JAKARTA (Soloaja.co) - Direktorat Jenderal Imigrasi berkolaborasi dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) mendesain sistem "Pagar Digital" untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia. Langkah strategis ini memanfaatkan teknologi pesawat tanpa awak (drone) guna mengatasi keterbatasan personel dan pengawasan fisik di lapangan.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengungkapkan inisiasi ini berawal dari keprihatinannya saat menghadiri eksibisi pertahanan di Singapura beberapa waktu lalu, di mana belum ada teknologi pengamanan perbatasan buatan lokal yang dipamerkan. Padahal, Indonesia memiliki potensi SDM yang sangat mumpuni.

• Fakultas Psikologi UMS Dampingi Guru PAUD Klaten Selatan
• Fakultas Hukum Unisri Hadirkan Penguji dari Madagaskar

"Dari situlah saya terpikirkan menggandeng kampus terbaik untuk menginisiasi Pagar Digital menggunakan drone. Kita memiliki 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal," kata Hendarsam usai rapat pembahasan di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (30/6).

Luasnya garis perbatasan darat di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur saat ini baru diakomodasi oleh 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB). Dari fasilitas yang ada tersebut, sebagian bahkan belum aktif sepenuhnya atau masih terkendala regulasi lintas batas.

Berdasarkan data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, pelintas resmi tercatat sebanyak 679.867 orang. Namun, tantangan terbesar berada pada pengawasan jalur tikus yang kerap dimanfaatkan pelintas ilegal dan rawan menjadi pintu masuk kejahatan luar biasa seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Proyek Pagar Digital ini diprioritaskan pada wilayah darat utama yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan untuk wilayah laut, fokus pengawasan akan diarahkan ke perairan Kepulauan Riau, Batam, dan jalur penyeberangan di sekitarnya.

Teknologi yang digunakan merupakan drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

• SD Muh 1 Solo Luncurkan Visi Baru Berbasis AI
• RG Manajemen dan Inovasi Agribisnis Introduksikan Teknologi UKM Jamu Baki

Ditenagai oleh panel surya, drone ini mampu beroperasi nonstop 24 jam dengan mengombinasikan dua tipe armada tangguh.
Pertama, Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang terbang konstan di ketinggian 1.000 meter untuk memantau perimeter jarak jauh.

Kedua, Drone Mantis yang bertugas melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek secara real-time begitu sistem HALE mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan di wilayah blind spot.

Hendarsam menambahkan, penggunaan mata udara ini memberikan data awal yang sangat akurat sebelum tim di darat bergerak melakukan penindakan hukum, sekaligus memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis. Langkah modernisasi ini juga dinilai jauh lebih efisien dibandingkan mengoperasikan aset udara berawak.

Dalam jangka panjang, program kolaborasi antara Imigrasi, ITB, dan PT DI ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kedaulatan serta kemandirian siber (cyber security) keimigrasian nasional tanpa harus bergantung pada sistem teknologi asing.