SOLO (Soloaja.co) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II bersama Kemenkeu Satu Solo Raya menyelenggarakan program Business Development Services (BDS) yang secara khusus menargetkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disabilitas.

Kegiatan yang diikuti oleh 25 pelaku UMKM disabilitas ini berlangsung di Aula Kanwil DJP Jawa Tengah II, Manahan, pada Selasa (9/12).

Kegiatan BDS ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan memberdayakan kelompok rentan di sektor usaha mikro. Acara dikemas dalam format diskusi interaktif yang memadukan bazar UMKM dan penyampaian materi pengembangan usaha.

• Cara Cerdas Mulai Investasi Saham untuk Pemula
• Fakultas Hukum Unisri Gandeng BNN, Gelar Studium Generale "Membangun Budaya Sadar Hukum"

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Tengah II, Herlin Sulismiyarti, menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional.

"Kami percaya bahwa setiap pelaku usaha, termasuk teman-teman disabilitas, memiliki potensi besar untuk berkembang. Tugas kami adalah memastikan mereka mendapatkan akses dan pendampingan yang tepat," ungkap Herlin.

Program ini mendapat dukungan dari berbagai instansi vertikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) di Solo Raya serta Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kota Surakarta.

• Dampak AI: Pekerjaan Hilang, Siapa Tersisa?
• Gubernur Jateng Serahkan SK Pengangkatan 13.111 PPPK Paruh Waktu

Herlin menambahkan, BDS menjadi strategi pembinaan untuk mendorong pengembangan usaha UMKM secara berkelanjutan dan bertahap meningkatkan kepatuhan perpajakan.

"Nanti sampai di titik penghasilan tertentu kami dampingi dan berikan edukasi terkait administrasi dan kewajiban perpajakannya," jelasnya.

Pada sesi materi, Ma’ruf Hidayat dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ditjen Perbendaharaan memaparkan skema Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menawarkan fasilitas hingga Rp20 juta dengan persyaratan yang mudah, menjangkau pelaku usaha yang belum tersentuh layanan perbankan formal. Hingga semester I 2025, UMi telah menjangkau 12,5 juta pelaku usaha nasional.

• 5 Pilihan Horor Terbaik di Catchplay+ yang Bikin Merinding
• Journalist Class CIMB Niaga Bertema 'Voyage of Stories', Ajak 100 Jurnalis Selami Tren Perbankan

Sementara itu, Teguh Wiji S. dari PLUT membagikan pengetahuan krusial tentang teknik pengemasan produk agar UMKM disabilitas mampu meningkatkan daya saing produk mereka di pasar modern dan digital.

Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), kegiatan BDS juga menyisipkan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, Kanwil DJP Jawa Tengah II turut mengampanyekan Aktivasi Akun Coretax dan Kode Otorisasi DJP yang ke depan akan mempermudah administrasi perpajakan.

Diharapkan, dengan kombinasi akses pembiayaan UMi, pendampingan teknis dari PLUT, dan dukungan administrasi DJP, para pelaku UMKM disabilitas ini dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi inklusif.