SOLO (Soloaja.co)– Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta menyoroti tingginya angka Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) di Kota Solo.

Dari sekitar 46.000 PEKA yang terdata, sebanyak 14.700 di antaranya masuk dalam kategori kerentanan ekonomi P1 dan P2 yang membutuhkan intervensi mendesak.

Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta, Kristiana Hariyanti, A.Pi., M.Si., M.M., menjelaskan bahwa kelompok 14.700 PEKA rentan ini menjadi prioritas utama penanganan agar tidak menjadi beban sosial baru di masyarakat.

• Kunjungi Astana Giri Bangun, Panglima TNI Sempatkan Sapa Masyarakat
• Tiga Mahasiswa DKV ISI Surakarta Unjuk Karya di Irak

Guna menguatkan langkah pemberdayaan dan kesetaraan gender tersebut, Pemkot Surakarta merangkul insan pers melalui kegiatan Rapat Koordinasi Jejaring Forum Media Responsif Gender di Balaikota Surakarta, Rabu (23/9/2026).

"Banyak sekali perempuan kepala keluarga yang ada di Kota Surakarta, utamanya masuk di P1 dan P2. Jumlahnya sekitar 14.700-an. Nah, itu menjadi prioritas kita. Kalau tidak kita garap, ini kemudian apakah akan menjadi beban? Ini yang harus kita kerjakan bersama," tegas Kristiana Hariyanti.

Dalam rakor tersebut, hadir akademisi FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Likha Sari Anggreni, S.Sos., M.Soc.Sc., untuk memberikan pembekalan teknis perspektif gender bagi insan pers.

• Wakil Jateng, Arya Fatikh dan Naura Borong Juara Duta GenRe Indonesia 2026
• Auranala dan Woro Mustiko Tampil di Busan Performing Arts Festival 2026

Kolaborasi pentahelix bersama media dinilai sangat strategis untuk mengikis stereotip gender, mencegah kekerasan perempuan dan anak, serta meningkatkan sensitivitas publik.

Selain isu kerentanan ekonomi PEKA, DP3AP2KB Solo juga menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan di ruang publik dan pengambil keputusan.

Kristiana mencontohkan proporsi perempuan di legislatif Kota Surakarta saat ini baru mencapai sekitar 13 persen, masih jauh dari target ideal 30 persen. Dorongan serupa juga dialirkan ke jajaran eksekutif dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.

• Sinergi Kanim Surakarta dan Perangkat Desa Trucuk Tangkal TPPO
• Sambut HUT Ke-81 TNI, Brigif 6/TSB Gelar Pasar Murah dan Makan Gratis

"Kalau bicara tentang perempuan, jangan lagi sekarang mau dikatakan sebagai kanca wingking. Kita juga harus di depan. Kami mendorong pemerintah untuk bisa memberikan tempat, ruang, dan waktu bagi kaum perempuan," tambah Kristiana.

Terkait isu anak, Kristiana mengingatkan jurnalis agar senantiasa bijak dan menaati kode etik saat memberitakan kasus kekerasan yang melibatkan anak.

Pemberitaan yang vulgar dan membuka identitas korban dapat memicu kerugian psikologis jangka panjang sekaligus memengaruhi predikat Kota Layak Anak (KLA) Surakarta. Media diharapkan lebih banyak menyuarakan narasi edukatif dan prestasi anak daerah.