NGAWI (Soloaja.co) — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan pentingnya arah kebijakan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang berkeadilan. Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan ekonomi rakyat yang bergantung pada sektor ini.

"Industri tembakau tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Ini sektor strategis nasional yang menyumbang ratusan triliun rupiah bagi negara sekaligus menghidupi jutaan rakyat," ujar Novita saat mengunjungi PT Dadi Mulyo Sejati di Ngawi, Kamis (7/5/2026).

• Pastikan Sesuai Target, Dandim Surakarta Tinjau Proyek TMMD di Mojosongo
• PMI Surakarta Kunjungi Merauke Perkuat Sinergi Kemanusiaan

Tekanan Regulasi dan Ancaman PHK

Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti penurunan produksi rokok legal dalam tiga tahun terakhir. Hal ini disinyalir terjadi akibat tekanan regulasi seperti PP Nomor 28 Tahun 2024, melemahnya daya beli, dan maraknya rokok ilegal.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak sinkron berpotensi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya yang menopang sekitar 6 juta tenaga kerja.

Kerugian Negara Akibat Rokok Ilegal

Novita juga menyoroti kebocoran penerimaan negara hingga Rp25 triliun per tahun akibat peredaran rokok ilegal. Ia mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian untuk memperkuat pemberantasan rokok ilegal yang merugikan pelaku industri legal.

• Mahasiswa UMS Juara 2 Pilmapres Jateng, Siap Menuju Nasional
• May Day 2026: Sragen Perkuat Kesejahteraan Pekerja

"Pembatasan seharusnya lebih diarahkan pada perilaku konsumsi yang bijak. Kesehatan masyarakat harus terlindungi, tetapi industri dalam negeri dan ekonomi rakyat juga wajib dijaga," tegasnya.

Langkah Strategis DPR RI

Sebagai mitra Kementerian Perindustrian, Komisi VII DPR RI berkomitmen mendorong:
* Peta Jalan Nasional: Integrasi kebijakan lintas kementerian agar tidak sektoral.
* Harmonisasi Regulasi: Kepastian fiskal dan perlindungan pekerja.
* Edukasi Kesehatan: Penegakan larangan penjualan pada anak di bawah umur dan penyediaan ruang merokok.

Novita menutup dengan menekankan bahwa pengendalian konsumsi, terutama bagi generasi muda, tetap menjadi prioritas tanpa harus mematikan keberlangsungan produk khas nasional seperti rokok kretek.