SOLO (Soloaja.co) - Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II melalui Jurur Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta kembali melakukan sita aset atas penunggak pajak.

Sita aset dilakukan pada sebuah perusahaan di Sragen, setelah sebelumnya melalui prosedur, diawali dengan tindakan penagihan aktif kepada wajib pajak.

Eksekusi sita dilaksanakan langsung oleh JSPN KPP Madya Surakarta pada tanggal 12 April 2022 dengan didampingi langsung oleh Kepala KPP Madya Surakarta Guntur Wijaya Edi.

• Cek ! Ini 105 Fintech Lending Ilegal yang Diblokir OJK Selama Bulan Maret 2022
• Program Aku Sedulurmu, Kapolda Jateng Serahkan Tali Asih Pada 427 Anak Yatim dan Yatim Piatu Akibat Covid 19

“Tindakan penagihan aktif tersebut dilakukan atas tunggakan pajak yang mencapai Rp 9,5 milyar. Aset yang disita berupa 4 unit kendaraan bermotor dengan taksiran nilai aset sebesar Rp 1 milyar.” kata Guntur Wijaya Edi, Senin 18 April 2022.

Sita dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Penyitaan ini
dilakukan dikarenakan wajib pajak tidak segera melunasi tagihan pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Guntur mengatakan bahwa langkah-langkah penagihan aktif akan dilakukan jika wajib pajak tidak mengindahkan imbauan dari petugas pajak.

"Saya sangat menyayangkan sekali kalau sampai terjadi penyitaan, karena kami
sudah mengimbau dan mengedepankan langkah-langkah persuasif," ungkap Guntur.

• Inspirasi Perempuan, Pengusaha Diah Warih Unggah Pesan Positif di Medsos Lewat Karya Sendiri
• UKM Merpati Putih UNS Sabet 11 Medali dalam Widuri Open Championship

Setelah dilakukan penyitaan, apabila dalam jangka waktu 14 hari penanggung pajak
belum melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya maka kendaraan roda
empat yang menjadi obyek sita tersebut akan dilelang dengan terlebih dahulu
dilakukan pengumuman lelang.

Guntur juga memberikan mengapresiasi seluruh petugas di lapangan yang telah
bekerja keras dalam rangka penegakan hukum pajak untuk mengamankan
penerimaan negara.

Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi penunggak pajak dan memberikan edukasi bagi wajib pajak pada umumnya tentang hak DJP untuk melakukan penyitaan," pungkas Guntur.