SUKOHARJO (Soloaja.co) - Hampir lima bulan setelah dilaporkan, kasus dugaan korupsi PD Percetakan Daerah Sukoharjo belum ada peningkatan. Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI Jawa Tengah mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukoharjo.

Kasus ini, dilaporkan pada, 25 Agustus 2023 silam. PD Percada diduga telah melakukan pelanggaran Permendiknas No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yaitu memperjualbelikan barang cetakan berupa kalender untuk siswa sekolah negeri SD dan SMP se- Sukoharjo.

Proyek kalender sekolah yang tidak melibatkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukoharjo itu patut diduga juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010.

• Kolaborasi TikTok - Tokopedia, Pakar IT Sebut Untungkan Bisnis UMKM
• Modena Solo Promo Akhir Tahun di Rojo Showroom Kenalkan Purifier Hood Terbaru

BRM Kusumo Putro, selaku Ketua LAPAAN RI Jateng mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri Sukoharjo, pasalnya hampir lima bulan berjalan sejak pihaknya membuat laporan dengan menyertakan sejumlah alat bukti, Kejari Sukoharjo belum menerbitkan SP2HP.

"SP2HP itu adalah hak pelapor yang wajib diberikan oleh Kejari Sukoharjo. Kami mempertanyakan itu karena beberapa minggu lalu Kasi Intel Kejari Sukoharjo mengatakan akan mengirimkan SP2HP kepada kami," kata Dr Kusumo Putro, Selasa 19 Desember 2023.

Menurut Kusumo yang juga seorang advokat, seharusnya SP2HP diberikan secara berkala kepada pelapor agar mengetahui sejauh mana kinerja aparat penegak hukum dalam memproses laporan perkara yang telah merugikan masyarakat dan merugikan nama baik pemerintah tersebut.

• Telkomsel Raih Penghargaan Internasional Sebagai Enterprise Solution Excellence dari Global Telecoms Awards 2023
• Tips Mencegah Diabetes Sebelum Terlambat

"Selain itu, kami juga mempertanyakan kenapa ekspose belum juga dilakukan padahal sudah banyak saksi yang dipanggil, kemudian ketika kami tanyakan terkait alat bukti juga disebutkan sudah cukup," ujarnya.

Kusumo pun mengingatkan Kejari Sukoharjo agar tegas dalam memproses perkara yang berhubungan dengan pejabat daerah. Ia menyatakan bahwa hukum harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu.

"Kami sangat berharap Kejari Sukoharjo bisa menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dalam penegakan supremasi hukum khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Kalau sudah memenuhi unsur perbuatan pidananya, segera saja dinaikkan ke penyidikan dan penetapan tersangka," tegasnya.

• 5 Langkah Mencapai Work Life Balance Saat Bekerja Agar Tidak Mudah Stres dan Burnout
• Hal Terlarang Dilakukan di Hotel yang Wajib Anda Tahu

Terpisah, Kasi Intel Kejari Sukoharjo Galih Martino Dwi Cahyo saat dikonfirmasi terkait SP2HP dan ekspose gelar perkara dugaan tipikor PD Percada yang dilaporkan LAPAAN RI, belum dapat memberi jawaban.

Sebelumnya pada, Selasa (21/11/2023) lalu, Galih kepada wartawan menyampaikan penyelidikan dugaan kasus korupsi PD Percada Sukoharjo perihal jual beli kalender di sekolah negeri masih terus berjalan sesuai prosedur penanganan perkara yang berlaku.

Diungkapkan, dalam penanganan laporan LAPAAN RI itu, pihaknya telah melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap Direktur PD Percada sebanyak dua kali. Selain itu, tiga orang karyawannya juga sudah diperiksa. Total 19 saksi sudah dipanggil.