KUDUS (Soloaja.co) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, atas sinergi dan komunikasi efektif yang dilakukan dalam mendukung percepatan pembangunan rumah layak huni di daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Maruarar saat meninjau salah satu rumah yang mendapat bantuan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Djarum di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Kamis (6/11/2025).

“Saya senang sekali. Komunikasi antara Pak Gubernur dan jajaran di bawahnya dengan Kementerian Perumahan sangat baik. Tiktok-nya jalan, koordinasinya cepat,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara itu.

• Polantas Menyapa, Buruh Tani Dapat Sembako Dari Satlantas Sukoharjo
• Setelah iOS, OpenAI Kini Rilis Aplikasi Sora untuk Pengguna Android

Gotong Royong Dunia Usaha Jadi Kunci

Maruarar Sirait menegaskan bahwa peran dunia usaha atau non-APBN adalah kunci utama untuk mempercepat penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Inilah peranan dunia usaha, non-APBN. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan pemerintah. Djarum, Astra, dan banyak pihak lain sudah membuktikan bahwa gotong royong bisa berjalan nyata,” tegasnya.

Menteri PKP juga menyoroti bahwa Gubernur Luthfi telah memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang ingin berkontribusi dengan mempercepat proses perizinan. Ia berharap reputasi sinergi dan komunikasi yang baik ini dapat terus dijaga.

Secara konkret, program CSR PT Djarum di Jawa Tengah pada tahun 2025 mencakup 2.550 unit bantuan rumah dan sanitasi, yang ditargetkan rampung pada Desember 2025. Khusus di Kabupaten Kudus, PT Djarum menggarap 1.500 unit program Sanitasi Terpadu dan 500 unit program Renovasi Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dan renovasi ringan.

• Mixboard Hadir di Google Labs, Solusi AI Generatif untuk Para Kreator Visual
• Dorong Jateng Jadi Penumpu Pangan dan Industri, Pemprov Dorong Pendidikan Vokasi berInovasi

Layanan Dasar Terpenuhi, Kesejahteraan Meningkat

Di tempat yang sama, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa perumahan adalah bagian dari layanan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan adalah layanan dasar yang wajib kita penuhi. Rumah layak huni menjadi pondasi kesejahteraan keluarga, dan ini harus kita kejar bersama,” tegas Ahmad Luthfi.

Gubernur memaparkan bahwa hingga 2025, Pemprov Jateng telah merealisasikan sekitar 150 ribu unit rumah layak huni melalui skema kolaboratif (APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, CSR, dan APBN). Kolaborasi ini terbukti berdampak pada kesejahteraan:
* Kemiskinan ekstrem turun dari 9,58% menjadi 9,48%.
* Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28% menjadi 5,37%, di atas rata-rata nasional.
Maruarar menutup, bahwa capaian Jawa Tengah ini merupakan contoh nyata bagaimana komunikasi lintas sektor yang baik dapat mempercepat realisasi program perumahan nasional.