UMS
Jumat, 20 November 2026 16:58 WIB
Penulis:Kusumawati
Editor:Kusumawati

SUKOHARJO (Soloaja.co) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) resmi memperpanjang perjanjian kerja sama pengelolaan Tax Center. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di kampus UMS, Sukoharjo, Jumat (20/11/2026).
Perpanjangan sinergi ini menjadi landasan bagi kedua institusi dalam memperluas program edukasi, pendampingan, serta kajian perpajakan yang berkelanjutan. Agenda penandatanganan turut dirangkaikan dengan peluncuran jurnal ilmiah Digitax serta seminar perpajakan bertajuk “UMKM Paham Pajak, UMKM Naik Kelas: Memahami Ketentuan PPh Final Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026”.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 140 peserta yang terdiri dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) se-Solo Raya, dosen, mahasiswa, hingga praktisi.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Tengah II, Herlin Sulismiyarti, menegaskan pentingnya sinergi antara otoritas pajak dan perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat.
“Kolaborasi ini merupakan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan dunia akademisi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pajak itu kalau dimengerti tidak rumit, asal kita paham dan jangan malu bertanya,” ujar Herlin di sela-sela kegiatan.
Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Herlin bersama Wakil Rektor V UMS Prof. Supriyono, Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMS Mahameru Rosy Rochmatullah, serta Ketua Tax Center FEB UMS Santi Putriani.
Wakil Rektor V UMS, Prof. Supriyono, mengapresiasi kepercayaan yang terus diberikan DJP kepada institusinya. Sejak berdiri pada tahun 2011, Tax Center UMS telah aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan, mulai dari kuliah umum perpajakan, program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani), asistensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, hingga pelatihan brevet pajak.
“Kami sangat menyambut baik kegiatan ini dan berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan kepercayaan kepada UMS, khususnya Program Studi Akuntansi dan Tax Center. Kami juga berharap jurnal Digitax, wadah publikasi ilmiah perpajakan dan akuntansi digital, dapat terbit secara konsisten dan segera terakreditasi sehingga memberikan dampak yang lebih luas,” tutur Prof. Supriyono.
Sosialisasi Aturan Baru PPh Final UMKM
Dalam sesi seminar, Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Jawa Tengah II, Isnaini Muawanah, memaparkan sejumlah poin krusial terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap memberlakukan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi pelaku UMKM dengan batas peredaran bruto (omzet) maksimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Meski demikian, terdapat penyesuaian pada aspek subjek dan jangka waktu pemanfaatan tarif tersebut. Batasan jangka waktu pemanfaatan tarif PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan kini resmi dihapus. Sementara itu, koperasi tetap diberikan jangka waktu empat tahun, sedangkan badan usaha berbentuk CV, firma, dan perseroan terbatas (PT) umum tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas tarif final ini.
“Peredaran bruto kini dihitung dari seluruh penghasilan usaha dan pekerjaan bebas. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun, tetap tidak dikenai PPh,” jelas Isnaini.
Menutup pemaparannya, Isnaini mengimbau para pelaku UMKM untuk proaktif memastikan status keaktifan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka ke kantor pajak terdekat, serta mulai disiplin memisahkan catatan keuangan pribadi dan usaha. Ke depan, Kanwil DJP Jawa Tengah II bersama Tax Center UMS berkomitmen terus mengawal edukasi dan pendampingan bagi wajib pajak, salah satunya melalui optimalisasi peran mahasiswa dalam program Renjani.
Bagikan