Refleksi 80 Tahun Merdeka, Perekonomian Indonesia di Simpang Jalan

SOLO (Soloaja.co) - Sejumlah ekonom, akademisi dan pemangku kebijakan duduk bersama dalam forum seminar bertajuk "Perekonomian Indonesia di Simpang Jalan" di Hotel Adhiwangsa Solo, Jumat (29/8/2025).

Forum ini kolaborasi antara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Solo, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Solo, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Solo. Dengan menghadirkan narasumber Dr Budiyono dari pengusaha, Ketua MES Solo Dr. Ibrahim Fatwa Wijaya dan Ketua Umum ISEI Solo Lukman Hakim, SE, MSi, Ph.D.

• Terdepan di Indonesia, BRI Bukukan Portofolio Sustainable Finance Rp807,8 Triliun
• Bhabinkamtibmas Polres Sukoharjo Rutin Dampingi Petani Jagung untuk Ketahanan Pangan

Budiyono, menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi ekonomi Indonesia yang dinilainya belum stabil, meski sudah 80 tahun merdeka. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam 

Menurut Budiyono, walaupun pajak sudah ditarik dari berbagai sektor sebagai sumber utama APBN, sumber-sumber non-pajak masih belum bisa berkontribusi maksimal. Ia menyoroti banyak BUMN yang tidak menghasilkan profit, bahkan merugi, seperti contohnya Garuda Indonesia yang mendapat penyertaan modal hingga Rp20 triliun dari pemerintah. 

Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menggali potensi APBN di luar pajak.

Budiyono, yang juga merupakan Pembina Yayasan Amaliah Ilmi Surakarta dan dosen ITB AAS, juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dianggapnya tidak akurat. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang dirilis sebesar 5,12% dianggap janggal, karena tidak ada momentum Lebaran atau Natal yang biasanya mendongkrak ekonomi.

• Korea Selatan Berlakukan Larangan Ponsel di Jam Pelajaran Sekolah
• Murid Kelas IV SD Muhammadiyah PK Solo Diberi Edukasi soal Pubertas di Acara Parents' Day

"Investasi dicatat tumbuh tinggi karena termasuk belanja alat pertahanan. Seharusnya masuk government spending, bukan investasi," paparnya. Ia menambahkan bahwa data BPS juga dianggap tidak konsisten dengan fakta di lapangan, seperti data PBB yang menyebut 60,3% penduduk Indonesia masih miskin.

Meskipun demikian, Budiyono menilai Indonesia masih memiliki ketahanan ekonomi berkat solidaritas sosial dan besarnya sektor ekonomi informal. Sektor ini, meskipun tidak tercatat dalam data resmi, terbukti mampu menyangga kehidupan banyak masyarakat.

Sebagai solusi, ia menyarankan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan birokrasi perizinan, mempercepat layanan, dan memangkas biaya yang tidak efisien. Selain itu, ia juga mengusulkan pemerintah memberikan subsidi bunga pinjaman kepada pengusaha dengan omzet tahunan di bawah Rp10 miliar untuk menjaga daya tahan ekonomi.