Peternak Rakyat Deklarasi Swasembada Telur, Soroti Investasi dan Monopoli Impor

Sabtu, 02 Mei 2026 15:34 WIB

Penulis:Kusumawati

Editor:Redaksi

1001630094.jpg
Rembug Nasional Peternak Petelur Rakyat yang digelar di Kota Solo, Sabtu, 2 Mei 2026. (Soloaja)

SOLO (Soloaja.co) – Sejumlah asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur yang tergabung dalam wadah Rumah Bersama menyelenggarakan Rembug Nasional di Kota Solo pada Sabtu, 2 Mei 2026. 

Pertemuan ini menghasilkan deklarasi penting mengenai pencapaian swasembada telur ayam ras nasional sekaligus menyampaikan keprihatinan atas kondisi industri perunggasan saat ini.

Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada telur sejak tahun 2024. 

“Saat ini, produksi telur ayam ras dari peternakan rakyat tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi sudah cenderung melebihi kapasitas serapan pasar. Namun, keberhasilan ini tidak diikuti dengan kenyamanan bagi para peternak karena harga di tingkat kandang justru anjlok.” Kata Yudianto.

Menurut Yudianto, harga telur di tingkat peternak merosot hingga angka 21.000 rupiah per kilogram. Kondisi ini sangat memberatkan mengingat harga pakan dan jagung terus meningkat di kisaran 6.700 hingga 7.100 rupiah. 

Para peternak berharap pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga berperan aktif menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga jual agar kedaulatan peternak rakyat tetap terjaga.

Isu penyerapan melalui program makan bergizi gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Para peternak menyayangkan adanya penurunan penyerapan telur dalam program tersebut. Munculnya keluhan mengenai kebosanan anak sekolah mengonsumsi telur dinilai sebagai hambatan yang tidak seharusnya terjadi, mengingat telur adalah sumber gizi paling mudah dan murah untuk mewujudkan generasi Indonesia emas.

Senada dengan hal itu, Ketua Koperasi Peternak di Kendal, Suwardi, memaparkan data bahwa produksi telur nasional mencapai 18.000 ton atau sekitar 280 juta butir setiap hari. Sementara itu, kebutuhan untuk program makan bergizi jika terpenuhi semua hanya sekitar 83,5 juta butir. 

“Dalam hal ini kami menilai perencanaan yang kurang matang menyebabkan produksi yang melimpah ini tidak terserap maksimal oleh pasar, ditambah lagi dengan menurunnya daya beli masyarakat.” Imbuh Suwardi. 

Dalam Rembug Nasional tersebut, Rumah Bersama juga menyatakan keberatan atas isu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang berencana menggandeng investor luar negeri untuk pengembangan peternakan ayam. 

Para peternak menilai investasi asing di sektor budidaya dapat mematikan industri peternakan rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung perunggasan nasional.

Peternak juga menyoroti kebijakan impor satu pintu untuk bahan baku pakan berupa bungkil kacang kedelai yang justru memicu ekonomi biaya tinggi. 

Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi agar harga bahan baku tetap kompetitif. Selain itu, mereka mendesak adanya pengawasan ketat terhadap peredaran telur ilegal yang bukan merupakan produksi dalam negeri.

Melalui pertemuan di Solo ini, para perwakilan peternak dari berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan sepakat bersatu untuk memperjuangkan ekonomi kerakyatan. 

Mereka berharap hasil rembug ini menjadi rekomendasi bagi kementerian terkait guna menata ekosistem perunggasan dari hulu ke hilir, termasuk dalam hal penyediaan bibit dan penyesuaian harga acuan secara berkala.