Pemprov Jateng Usulkan Proyek SPAM dan Sampah ke Kemenkeu Melalui Skema KPBU

SEMARANG (Soloaja.co) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) secara aktif mengusulkan proyek-proyek infrastruktur krusial, seperti Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) dan pengelolaan sampah, kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dibiayai melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Upaya ini ditempuh sebagai jalan alternatif karena terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama untuk membiayai proyek infrastruktur skala besar.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, usai membuka Diseminasi bertema 'Optimalisasi Peran KPBU Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah', di Aula Gedung Keuangan Negara I Semarang, Kamis (13/11/2025).

"KPBU ini menjadi skema yang alternatif, karena itu sumber dayanya dari pihak investor. Tentu saja harus kita manfaatkan," kata Sekda Sumarno.

• BRI Kian Dekat dengan Rakyat Lewat BRImo, Dipakai 44,4 Juta Pengguna
• Front One Luxe Hotel ke-86 Azana, Bidik Wisatawan Bisnis dan Keluarga

Dua Proyek Krusial: Air Bersih dan Sampah

Sekda menyebutkan setidaknya ada dua proyek krusial yang proposalnya akan diajukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu:
* Pengelolaan Sampah: Proyek ini harus ditangani dari hulu ke hilir. Sumarno mengajak kontribusi pemerintah kabupaten/kota untuk membangun konsep aglomerasi sampah guna menjamin ketersediaan pasokan, sekaligus mengatasi masalah sosial seperti bau dan penetapan lokasi.

* Penyediaan Air Baku (SPAM): Pembangunan SPAM diharapkan mampu mengurangi penggunaan air tanah dan menyuplai kebutuhan skala besar industri. Tujuannya adalah untuk mengintervensi permasalahan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di daerah rawan. Skema KPBU juga diyakini dapat mendukung Jateng sebagai penumpu pangan nasional.

• Padeluran Piala Walikota Solo: Turnamen Padel Pertama di Dalam Mall, Diikuti 86 Tim Lintas Provinsi
• RUU Perlindungan Konsumen, Gubernur Jateng Soroti Sengketa dan Pembentukan BPPK

Dukungan Pendanaan APBN dari Kemenkeu

Heri Setiawan, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu, menyatakan bahwa pemerintah pusat siap memfasilitasi pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan skema KPBU.

"Dari pemerintah daerah yang punya proyek infrastruktur bisa memanfaatkannya. Jadi kita mendukung mulai dari perencanaan, transaksi, bahkan hingga konstruksi," kata Heri.

Ia mencontohkan, skema KPBU dapat membiayai proyek dari skala triliunan, seperti PLTU Batang yang mencapai $2 miliar, hingga proyek yang lebih kecil seperti penerangan jalan di Madiun yang bernilai sekitar Rp100 miliar. Heri menegaskan bahwa setiap proyek yang diajukan oleh pemerintah daerah harus didasarkan pada komitmen yang kuat sebelum proposal diajukan ke Kemenkeu.