Pemerintah Perkuat Tata Air Gambut demi Tekan Resiko Karhutla

JAKARTA (Soloaja.co) — Pemerintah terus memperkuat pengelolaan tata air di lahan gambut sebagai langkah prioritas mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), sebanyak 400 lebih perusahaan pemegang konsesi diarahkan untuk meningkatkan pembasahan gambut dan kesiapsiagaan di wilayah operasional masing-masing.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa kondisi gambut yang terjaga kelembabannya menjadi kunci utama menekan potensi titik api. Perusahaan diminta menjalankan langkah mitigasi secara konsisten melalui pengaturan dan pemulihan tata air.

• Midodareni Dhaup Ageng Mangkunegaran, Malam Turunnya Bidadari Memperkuat Batin
• Dukung Peternak Mikro, BULOG Surakarta Salurkan Jagung SPHP

"Kita ingin memastikan bahwa di wilayah konsesi mereka tidak boleh ada kebakaran. Tidak boleh ada titik-titik api yang berpotensi menjadi kebakaran, dan mitigasi itu harus dilakukan dengan berbagai cara, khususnya melalui skenario pembasahan (rewetting system) di lahan gambut," tegas Jumhur usai melakukan evaluasi bersama ratusan pemegang konsesi di Jakarta.

Arahan ini mengemuka menyusul peninjauan langsung Jumhur ke Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, untuk melihat efektivitas pengelolaan aliran air dan infrastruktur rewetting. Dalam pertemuan tersebut, KLH/BPLH meminta seluruh pelaku usaha memperkuat cadangan air, membangun sekat kanal dan embung, serta meningkatkan sinergi bersama pemerintah dan masyarakat.

Sejauh ini, pada areal gambut seluas 4,15 juta hektare yang dikelola 314 perusahaan, telah terbangun 34.989 unit sekat kanal. Sementara di wilayah penyangga, kawasan masyarakat, dan hutan tercatat ada 8.857 unit sekat kanal, dengan kebutuhan tambahan yang masih diinventarisasi sekitar 17.394 unit.

• BEI Gelar CMSE 2026 “Satu Langkah Investasi, Berjuta Peluang Masa Depan”
• Festival Re-Write Panji 2026 Siap Digelar Megah di Taman Balekambang Solo

Langkah konkret Indonesia dalam tata kelola gambut ini turut mendapat apresiasi internasional dari Bank Dunia. Lead Environment Specialist World Bank, Franka Braun, menilai Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan global dalam mitigasi karhutla.

"Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan bahkan menjadi salah satu negara terdepan di dunia dalam upaya restorasi lahan gambut dan pencegahan kebakaran, dan kami mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya tersebut," puji Franka.

Guna memastikan keberlanjutan program, pemerintah memperketat pengawasan melalui pemantauan hidrologi dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Hingga kini, 413 perusahaan telah menginventarisasi ekosistem gambut, 379 perusahaan masuk pemantauan PROPER, dan 319 perusahaan telah mengantongi dokumen pemulihan fungsi ekosistem gambut.