Jateng Siaga Bencana: Gubernur Minta Kepala Daerah Waspadai Desember-Februari

SEMARANG (Soloaja.co) – Menjelang puncak musim hujan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bergerak cepat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (18/11/2025). 

Rapat penting ini melibatkan BNPB, Polda Jateng, Kodam, BBWS, BPBD, dan mengundang seluruh kepala daerah 35 kabupaten/kota untuk memetakan wilayah berisiko tinggi.

Gubernur menegaskan bahwa seluruh kepala daerah tidak boleh menunggu bencana datang dan harus menyiapkan upaya pencegahan segera setelah rapat ini.

“Hari ini kita melakukan mapping daerah-daerah high-risk—rawan longsor, rawan banjir, gunung berapi, dan sebagainya. Kita bahas item per item,” kata Luthfi di Semarang.

• Satu Halte! Trans Jateng Segera Terintegrasi Ojek Online dan Angkot
• Ngopi Tiap Hari? Cek Dulu Batas Aman Konsumsinya

Pemetaan Ulang Titik Rawan dan Kesiapan On-Call

Luthfi meminta seluruh Bupati dan Wali Kota untuk memetakan ulang titik rawan di wilayahnya, mengingat puncak musim hujan diperkirakan terjadi hingga Desember-Februari.

Daerah rawan banjir di Jateng meliputi Kota Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, dan Cilacap. Sementara kawasan rawan longsor mencakup Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap.

Gubernur meminta seluruh unsur siaga penuh. Kejadian bencana di Banjarnegara dan Cilacap disebutnya sebagai pengingat penting. “Semua harus siaga. Jangan sampai kejadian itu terulang kembali,” ucapnya.

• Longsor Banjarnegara, Ratusan Sapi dan Kambing Hilang, Kerugian Tembus Rp640 Juta
• Optimalkan 6.000 Perpustakaan Desa, Bunda Literasi Jateng Bentuk Relawan Masyarakat

Penguatan Destana dan Kearifan Lokal

Luthfi menekankan bahwa pencegahan harus dimulai dari tingkat desa, dengan mengoptimalkan lebih dari 8.563 desa yang ada, termasuk 1.715 Desa Tangguh Bencana (Destana) yang harus dievaluasi kembali.

“Kepala desa harus bisa melakukan pendekatan persuasif ketika desanya rawan bencana. Kepala desa adalah ujung tombak,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan jalur evakuasi, lokasi pengungsian, dan sistem peringatan dini hingga ke tingkat desa. “Jangan sampai warning tidak sampai ke warga, hanya karena alasan ekonomi mereka enggan mengungsi,” ujarnya.

• Terkuak! Ini Harga Casio yang Dipakai Zohran Mamdani dan Jadi Perbincangan
• Strategi Bijak Mengatur Waktu Saat Menggunakan TikTok, Tetap Produktif!

Komando Langsung Kepala Daerah

Gubernur menginstruksikan seluruh unsur untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan tidak boleh ada ego sektoral. Ia juga memastikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi sebesar Rp20 miliar siap digunakan jika bencana terjadi, meskipun ia berharap dana tersebut tidak terpakai.

Poin penting lainnya, Luthfi meminta seluruh kepala daerah untuk memimpin langsung penanganan di lapangan ketika terjadi bencana di wilayahnya masing-masing, tanpa harus menunggu instruksi dari provinsi.

“Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD. Semua unsur mulai dari kementerian, sampai pemerintah kabupaten/kota harus terlibat aktif,” tegas Gubernur.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi kesigapan Gubernur Luthfi, menilai rakor ini tepat dilakukan agar penanganan bencana dapat lebih komprehensif. Sebagai informasi, sepanjang 2025, longsor paling mendominasi bencana di Jateng (2.704 kejadian), dengan total korban meninggal mencapai 565 jiwa.