Jamin Keamanan Pangan, Gubernur Luthfi Keluarkan 4 Instruksi Tegas untuk Program MBG

SEMARANG (Soloaja.co) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian serius dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Untuk memastikan program ini berjalan lancar, higienis, dan berkelanjutan, Gubernur telah memberikan empat instruksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga Dinas Kesehatan di seluruh Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi menekankan bahwa program MBG sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi putra-putri mereka di sekolah. Oleh karena itu, kualitas dan keamanan pangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

• Puluhan Tahun Kesulitan Air, Warga Talunombo Wonosobo Kini Semringah Berkat Bantuan SPAM Provinsi Jateng
• Simak Cara Nonton Typhoon Family 2025 Secara Legal

Kewajiban SLHS dan Ancaman Keras bagi Pelaku MBG

Instruksi pertama dan paling krusial yang dikeluarkan Gubernur adalah kewajiban bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini merupakan bukti tertulis bahwa olahan pangan siap saji telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan.

Gubernur Luthfi menekankan bahwa SLHS bukan sekadar formalitas. "Kami tak ingin SLHS hanya diberikan saja. Harus dilakukan inspeksi. Pelatihan gizi kesehatan dan dibuat role model," tegas Ahmad Luthfi.

Ia bahkan menyampaikan pernyataan bernada ancaman bagi siapa saja pelaku MBG yang sembrono. Hal ini didasari keseriusan Gubernur bahwa makanan yang disajikan tidak hanya berkaitan dengan gizi, melainkan juga menyangkut nyawa anak-anak jika terjadi kelalaian dalam kualitas bahan pangan.

• BRI Peduli Hadirkan Pengembangan Keterampilan untuk Eks Pekerja Migran di Lombok
• Bintang Asia di Industri Barat: Diakui atau Masih Dikesampingkan?

Posko 24 Jam Hingga Komunikasi dengan Orang Tua

Tiga instruksi lain yang harus segera dijalankan jajaran di Jawa Tengah adalah:
* Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diwajibkan mendirikan posko pengawasan 24 jam. Posko ini bertugas mengawasi seluruh proses, mulai dari pembuatan MBG di dapur hingga distribusinya ke sekolah-sekolah.

* Pimpinan SPPG wajib menjalin komunikasi dua arah dengan orang tua/wali murid. "Jalin komunikasi dua arah kepada wali murid. Yang kemarin-kemarin tak boleh terulang lagi," tandasnya, merujuk pada pentingnya feedback dan transparansi.
* Mengajak semua stakeholder terkait untuk menyukseskan program MBG. Makanan wajib higienis dan bergizi, sementara proses distribusi harus dilakukan secara efisien waktu.

Gubernur Ahmad Luthfi berharap agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dan terus terlaksana secara baik demi masa depan generasi penerus bangsa.