Industri Pindar Tumbuh, AFPI Ingatkan Pentingnya Penguatan Keamanan Siber

JAKARTA  – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengapresiasi peluncuran ‘Pedoman Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)’ oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pedoman ini dinilai menjadi upaya penting untuk meningkatkan tata kelola serta pengelolaan risiko teknologi informasi, sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap industri pinjaman daring (Pindar) atau fintech lending.

Seiring dengan pesatnya transformasi digital, pemanfaatan teknologi telah menjadi bagian integral dari operasional industri Pindar. Berdasarkan data OJK, hingga September 2026, outstanding pembiayaan industri Pindar tumbuh 17,02% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp106,48 triliun, yang disalurkan oleh 94 penyelenggara berizin. Pertumbuhan tersebut mencerminkan peran industri dalam memperluas akses pendanaan bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, penguatan pengelolaan risiko teknologi informasi dan keamanan siber menjadi semakin penting. Seluruh proses bisnis Pindar, mulai dari akuisisi pengguna, verifikasi identitas secara elektronik (e-KYC), penyaluran pendanaan, hingga pembayaran kembali pinjaman, bergantung pada sistem elektronik yang saling terhubung. Kondisi ini menuntut penyelenggara untuk semakin memperkuat perlindungan sistem, data, dan informasi pengguna.

Ketua Umum AFPI Kuseryansyah menyampaikan bahwa keamanan siber merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan industri Pindar sehingga AFPI turut berkontribusi memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Pedoman Siber tersebut. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi aset utama dalam ekosistem layanan keuangan digital sehingga penguatan keamanan dan ketahanan sistem siber perlu berjalan beriringan dengan inovasi dan pertumbuhan bisnis.

"Pertumbuhan industri Pindar harus senantiasa diimbangi dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko, termasuk dalam aspek keamanan siber. Di tengah semakin terhubungnya ekosistem keuangan digital, penyelenggara perlu memiliki kesiapan tidak hanya untuk mencegah potensi serangan, tetapi juga mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan apabila terjadi gangguan. Dengan demikian, keamanan dan kepercayaan pengguna dapat terus terjaga," ujar Kuseryansyah.

AFPI menilai peluncuran pedoman ini dapat menjadi acuan bersama bagi penyelenggara dalam meningkatkan standar pengelolaan risiko siber. Pendekatan berbasis risiko (risk-based) dan prinsip (principle-based) yang digunakan memungkinkan setiap penyelenggara menyesuaikan penerapan pengamanan dengan karakteristik dan profil risikonya masing-masing.

Pedoman tersebut mencakup lima domain utama, yaitu tata kelola (governance), identifikasi (identify), pelindungan (protect), deteksi dan pemantauan (detect and monitor), serta penanggulangan dan pemulihan (respond and recover). Selain itu, kerangka self-assessment tingkat maturitas memberikan ruang bagi penyelenggara untuk mengevaluasi kesiapan dan mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, AFPI mendorong seluruh penyelenggara Pindar untuk menjadikan pedoman tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan dan budaya manajemen risiko. Evaluasi berkala, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang terukur menjadi langkah penting untuk membangun ketahanan siber di lingkungan perusahaan.

AFPI juga memandang bahwa penguatan keamanan siber membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dalam ekosistem keuangan digital. Hal ini mengingat operasional penyelenggara Pindar turut melibatkan berbagai pihak ketiga, seperti perbankan, penyedia jasa pembayaran, dan penyedia layanan komputasi awan (cloud service provider). Karena itu, penerapan standar keamanan dan pengelolaan risiko perlu dilakukan secara terintegrasi.

"AFPI berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam mendukung implementasi pedoman ini melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi industri, serta fasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik (best practices) antarpelaku industri. Kami berharap upaya ini dapat mendorong terbentuknya ekosistem Pindar yang semakin tangguh, aman, dan bertanggung jawab," tambah Kuseryansyah.

Ke depan, AFPI akan terus mendorong sinergi dengan OJK, pemangku kepentingan, dan seluruh penyelenggara untuk memastikan penguatan ketahanan siber berjalan secara konsisten. Dengan tata kelola yang kuat, pengelolaan risiko yang memadai, serta komitmen bersama dalam melindungi pengguna, industri Pindar diharapkan dapat terus berkembang secara sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan sekaligus memperluas akses pembiayaan digital yang bertanggung jawab bagi masyarakat.

Tulisan ini telah tayang di halojatim.com oleh Redaksi pada 13 Nov 2026