#bulog
Rabu, 24 Desember 2025 20:04 WIB
Penulis:Kusumawati
Editor:Redaksi

SEMARANG (Soloaja.co) – Menjelang lonjakan konsumsi pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memastikan stok pangan berada dalam kondisi aman. Namun, bagi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, kecukupan stok saja belum cukup.
Ia menekankan pentingnya memastikan hasil panen petani lokal terserap dengan baik guna menjaga stabilitas pangan seiring dengan perlindungan terhadap kesejahteraan petani.
Permintaan ini disampaikan Ahmad Luthfi saat menerima audiensi jajaran Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Rabu (24/12/2025).
“Kami tidak ingin saat petani panen, justru dari provinsi lain masuk ke wilayah kita. Serapan petani lokal harus diperkuat,” tegas Ahmad Luthfi.
Kritik Standar Penyerapan dan Kendala Gudang
Dalam pertemuan tersebut, Bulog melaporkan bahwa stok beras di Jawa Tengah saat ini mencapai 339.094 ton dengan ketahanan sekitar tujuh bulan, diperkirakan cukup hingga Juni 2026. Sepanjang 2025, realisasi pengadaan setara beras juga telah mencapai 100,3 persen dari target.
Meski demikian, Gubernur Ahmad Luthfi menyoroti keluhan petani terkait penyerapan gabah oleh Bulog. Ia menegaskan, standar penyerapan yang diterapkan tidak boleh merugikan petani.
“Ada petani kita yang hasil panennya tidak diterima Bulog karena alasan standar. Bulog harus punya strategi,” ujarnya.
Persoalan lain yang disinggung adalah keterbatasan gudang dan sarana penyimpanan yang sering menjadi kendala. Gubernur meminta Bulog mengantisipasi hal ini melalui koordinasi yang lebih baik.
“Kalau kurang gudang bisa dikomunikasikan supaya tidak lari ke mana-mana. Ini privilese Jawa Tengah. Jangan sampai petani kita rugi,” tambahnya.
Bulog Klaim Stok Aman, Pemda Siapkan Peraturan Gubernur
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah–DIY, Sri Muniati, memastikan stok beras pemerintah sangat memadai menjelang libur panjang akhir tahun.
“Menghadapi Natal dan Tahun Baru, kami menyatakan stok beras pemerintah sangat kuat. Masyarakat tidak perlu cemas karena ketersediaan cukup dan harga relatif stabil,” kata Sri Muniati, sembari mengakui bahwa penyerapan hasil panen membutuhkan dukungan lintas sektor.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, menambahkan bahwa Pemda tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memperkuat kapasitas internal daerah. Pergub ini bertujuan memperkuat serapan dengan melibatkan Bulog, BUMD, dan penggilingan-penggilingan kecil.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah program subsidi bunga pinjaman bagi penggilingan kecil pada 2026 untuk memperkuat permodalan.
“Harapannya, kebutuhan Jawa Tengah bisa dipenuhi dari Jawa Tengah sendiri,” pungkas Dyah.
Dengan penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir, Pemprov Jawa Tengah optimistis stabilitas pangan daerah dapat terjaga, sekaligus memperkuat peran provinsi ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Bagikan