Gubernur Ahmad Luthfi Sebut Baru 41% Sampah Terkelola, Anggaran Minim Jadi Kendala Utama

SEMARANG (Soloaja.co) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah berupaya keras mengatasi permasalahan sampah yang kian menumpuk. Berdasarkan data terbaru, baru 41,11% timbunan sampah di wilayah ini yang berhasil terkelola dengan baik. 

Angka tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Semarang.

Dalam paparannya, Gubernur Luthfi menyebut total timbunan sampah pada tahun 2024 mencapai 6,33 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,60 juta ton sampah sudah terkelola, sementara sisanya 3,73 juta ton atau 58,8% belum tertangani.

• PROJEK-D Vol. 4 'Sehidup Separty' Siap Guncang De Tjolomadoe Hadirkan Sukatani Hingga Nadine Amizah
• Refleksi 80 Tahun Merdeka, Perekonomian Indonesia di Simpang Jalan

Sampah yang belum terkelola ini sebagian besar berakhir di TPA dengan sistem open dumping (1,38 juta ton) dan dibuang secara ilegal ke lingkungan seperti pembakaran (2,36 juta ton).

Luthfi mengakui, salah satu kendala utama dalam pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota adalah minimnya anggaran, yang hanya sekitar 0,38% dari total APBD. Selain itu, keterbatasan fasilitas, TPA yang sudah habis masa pakainya, serta kurangnya sarana pengangkutan dan alat berat juga menjadi tantangan.

Strategi Pemprov Jateng Menuju Zero Sampah
Guna mendukung program zero sampah 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan beberapa langkah strategis:
* Pembentukan Satuan Tugas Penuntasan Sampah (Satgas Sampah): Dibentuk melalui SK Gubernur No. 100.3.3./177 pada 24 Juni 2025. Satgas ini bertugas mengawal implementasi kebijakan sampah di seluruh daerah.

• Terdepan di Indonesia, BRI Bukukan Portofolio Sustainable Finance Rp807,8 Triliun
• Bhabinkamtibmas Polres Sukoharjo Rutin Dampingi Petani Jagung untuk Ketahanan Pangan

* Penyusunan Roadmap Akselerasi Penuntasan Sampah: Roadmap ini sudah disebar ke seluruh bupati dan wali kota. Selain itu, Pemprov juga menjadikan 88 desa/kelurahan yang sudah berstatus Desa Mandiri Sampah sebagai percontohan.

* Mereplikasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Pemprov mengidentifikasi tiga lokasi percontohan yaitu TPS3R Penggarit (Pemalang), TPS3R Banyumas, dan Bank Sampah Banjarnegara.

"Kami berharap pada tahun 2026 akan ada hibah alat pembakar sampah di setiap kabupaten/kota. Saat ini, kami juga sedang mengkaji dan mencoba fasilitas pengolahan TPS3R di Demak dan Kota Semarang melalui CSR Bank Jateng," ujar Luthfi.

Kolaborasi dengan Investor dan Solusi Regional
Luthfi menambahkan, saat ini sudah ada sekitar 11 perusahaan asing yang menawarkan kerja sama pengelolaan sampah. Namun, rata-rata perusahaan tersebut membutuhkan pasokan sampah hingga 1.000 ton per hari, sementara kapasitas rata-rata di setiap kabupaten/kota hanya 200-300 ton.

• Korea Selatan Berlakukan Larangan Ponsel di Jam Pelajaran Sekolah
• Murid Kelas IV SD Muhammadiyah PK Solo Diberi Edukasi soal Pubertas di Acara Parents' Day

"Kami sedang membuat mapping untuk menentukan mana yang terbaik. Termasuk rencana membangun pengolahan sampah regional yang menggabungkan beberapa kabupaten/kota agar kapasitasnya mencapai 1.000-2.000 ton," jelasnya.

Menteri Koordinator Zulkifli Hasan mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Pemprov Jateng. Ia mengatakan Peraturan Presiden tentang penyelesaian sampah sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan akan segera turun. Zulkifli memaparkan, daerah dengan tonase sampah besar dapat menuntaskannya dengan skema waste-to-energy menggunakan incinerator.

Sementara, untuk daerah dengan volume sampah lebih kecil, dapat menggunakan skema RDF (Refuse Derived Fuel) yang juga sudah disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.