DPN Sebut Bencana Alam Ancaman Nyata Pertahanan Non-Militer di Jawa Tengah

Kamis, 27 November 2025 14:12 WIB

Penulis:Kusumawati

Editor:Redaksi

1001076344.jpg
Sekdaprov Jateng menerima Tim Sosialisasi DPN (Humas Jateng)

SEMARANG (Soloaja.co) – Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menegaskan bahwa instrumen pertahanan negara kini tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pada kemampuan bangsa menghadapi ancaman non-militer yang bersifat multidimensi. Salah satu ancaman non-militer yang paling menonjol dan nyata dampaknya adalah bencana alam.

Hal tersebut mengemuka dalam Audiensi Tim Sosialisasi DPN dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung pada Kamis, 27 November 2025.

Tim Sosialisasi DPN, yang dipimpin oleh Deputi Geostrategi Mayjend TNI Ari Yuliyanto, diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Ari Yuliyanto menjelaskan, ancaman non-militer saat ini mencakup penyalahgunaan teknologi informasi, LGBT, narkoba, perdagangan manusia, hingga bencana. Menurutnya, pertahanan nir-militer (non-militer) sangat penting sebagai upaya preventif.

“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang kami sasar dalam rangka sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara. Kami melihat potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak ke arah ancaman ketahanan nir-militer, dan bencana alam sangat menonjol di Jawa Tengah,” jelas Mayjend Ari Yuliyanto.

Ia menambahkan, bencana dianggap sebagai ancaman pertahanan non-militer karena meskipun tidak menggunakan senjata, dampaknya dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

DPN berencana melibatkan TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam sosialisasi ini, dengan harapan kebijakan umum ketahanan negara dapat memberikan solusi positif bagi kemajuan daerah.

Kerusakan Hutan Ancam Ketahanan Pangan

Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan sosialisasi DPN. Ia menekankan bahwa peran strategis Jawa Tengah sebagai penyangga pangan nasional dan pusat industri membutuhkan sinergi dari berbagai pihak.

Sumarno menyoroti bahwa ketahanan pangan sangat bergantung pada ketersediaan air yang memadai, namun hal ini terancam oleh kerusakan lingkungan.

“Kemarin saya melakukan penanaman pohon di Taman Nasional Gunung Merapi dan kondisi lingkungannya sangat parah akibat galian pasir illegal. Padahal hutan menjadi penyedia air yang diperlukan bagi tanaman pangan,” beber Sumarno.

Sumarno berharap sosialisasi DPN dapat memotivasi Jawa Tengah untuk selalu menjaga situasi kondusif. "Lebih baik energinya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.