Taj Yasin
Rabu, 26 November 2025 14:57 WIB
Penulis:Kusumawati
Editor:Redaksi

JAKARTA (Soloaja.co) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kembali mencatatkan prestasi di kancah nasional. Pemprov Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN pada urutan ketiga kategori kualitas data terbaik tingkat provinsi.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dukbangga, Wihaji, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam rangkaian kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 di Auditorium Kemendukbangga, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
"Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya. Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)," kata Taj Yasin usai menerima penghargaan.
Menurut Taj Yasin, data-data ini sangat penting karena memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi keluarga di Jateng, mulai dari program keluarga berencana hingga kelompok rentan.
Data Jadi Basis Kebijakan Program Intervensi
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng, tercatat ada 10.941.764 keluarga di provinsi tersebut yang tercatat dalam Pemutakhiran Data Keluarga 2025.
Dari jumlah tersebut, didapatkan data krusial seperti keluarga yang memiliki anak di bawah dua tahun (baduta) sebanyak 132.170, dan di bawah lima tahun (balita) sebanyak 1.168.499. Selain itu, kondisi lansia juga mencapai 5.131.488 jiwa.
"Data-data keluarga ini yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kebijakan-kebijakan bagaimana kedepannya. Itu harapan dari pendataan ini," tegas Taj Yasin.
Taj Yasin menyebutkan, data tersebut menjadi dasar Pemprov Jateng untuk mengintervensi berbagai persoalan melalui program-program unggulan, di antaranya seperti Kecamatan Berdaya, Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluaga (PKK), hingga program pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menyebutkan bahwa secara nasional, sudah tercatat sebanyak 74.092.313 keluarga yang datanya telah dimutakhirkan, atau sekitar 84,1% dari total estimasi. Ia berharap, kerangka data yang penting ini dapat digunakan oleh semua lembaga dan instansi pemerintah sebagai mercusuar dalam pengambilan keputusan pembangunan keluarga.
Bagikan