Rokok

Rencana Larangan Total Iklan Rokok Dapat Menimbulkan Penurunan Pendapatan Industri Periklanan

Rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang mengatur perihal rokok akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut.


soloaja

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Revisi PP 109/2012 Dinilai Merugikan Ekosistem Industri Hasil Tembakau

Dinilai merugikan ekosistem pertembakauan nasional dari hulu ke hilir, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan tegas menolak revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Ia melihat revisi ini hanya akan merugikan ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT).

Produksi tembakau dari PTPN X yang optimis lebih mengingkat dii 2022. 


Tembakau PTPN X.jpg

Rencana pemerintah merevisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sepenuhnya ditentang oleh para petani tembakau yang dapat menurun kesejahteraannya.

Revisi PP 109/2012 Rampas Mata Pencaharian Petani dan Pekerja Tembakau

rokok

Rencana Revisi PP 109/2012 Dinilai Makin Tekan Industri Hasil Tembakau

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


Ilustrasi-Perkebunan-Tembakau.jpg

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan proses harmonisasi harus dijalankan dalam setiap penyusunan kebijakan. Proses harmoni

Kemenkumham: Harmonisasi Wajib Diimplementasikan dalam Pembuatan Kebijakan

JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendorong kementerian/lembaga melibatkan publik dalam setiap penyusunan peraturan. Kemenkumham m

Kemenkumham Dorong Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Aturan

JAKARTA – Pemerintah didorong untuk tidak melanjutkan revisi PP 109/2012 karena menimbulkan polemik di masa pandemi.Suara penolakan revisi Peraturan Pemerintah 

Revisi PP 109/2012 Timbulkan Polemik di Tengah Pandemi

Struktur Tarif Cukai Hasil Tembakau Buka Celah Perbuatan Manipulatif

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (PP 109/2012) dinilai tidak adil bagi berbagai sektor apabila hanya menggunakan perspektif sisi kesehatan.

Penyusunan Kebijakan Industri Hasil Tembakau Wajib Dilihat Komprehensif

Petani tembakau Jombang sedang memeriksa daun-daun pohon tembakau. 

jombang tembakau.jpg

Setelah penolakan revisi PP 109 Tahun 2012 dilakukan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di wilayah Pamekasan, kini APTI di wilayah Rembang Jawa Tengah juga menyampaikan aspirasi yang sama yakni menolak tegas rencana revisi beleid tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.