JUSTINA.png

14261213_1911.i105.017..isometric tax accounting horizontal illustration.jpg

Menguak Sumber Pemasukan Indonesia, dari Pajak hingga Cukai!

Pajak, PNBP, dan hibah menjadi tiga sumber utama penerimaan negara Indonesia dalam APBN. Dari pajak penghasilan hingga dividen BUMN, semuanya menopang belanja negara.

Dari Pajak hingga Cukai, Memahami Pemasukan Indonesia

soloaja

Pajak hingga Cukai, Begini Cara Negara Mengumpulkan Pemasukan

Sapi Kurban

Kurban Sapi Presiden Gunakan APBN, Sebetulnya Berapa Kekayaan Prabowo? 

Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 sapi kurban menggunakan APBN senilai Rp100 miliar. Di saat bersamaan, harta pribadinya tercatat lebih dari Rp2 triliun.

Kurban Sapi Presiden dari APBN Jadi Sorotan, Berapa Harta Prabowo? 

Prabowo Subianto berpidato di acara mengenang almarhum Sumitro Djojohadikusumo pada tahun 2001.

images (13).jpg

Mengenal Apa Itu Danantara, Dulu Digagas Sumitro Kini Dieksekusi Prabowo

Danantara merupakan bagian dari warisan pemikiran ekonom visioner sekaligus ayah dari Prabowo, yakni Sumitro Djojohadikusumo pada akhir 1980-an. Sumitro mengusulkan pengelolaan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kepentingan investasi nasional.

Mengenal Danantara: Digagas Sumitro, Dieksekusi Prabowo

Jejak Panjang Danantara: Digagas Sumitro, Dijalankan Prabowo

Ilustrasi gedung kementerian Vietnam.

Begini Cara Vietnam Efisiesi Anggaran, Rampingkan Kementerian dari 30 Jadi 22

Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang malah menambah Stafsus, Vietnam melakukan efisiensi anggaran dengan memotong jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22.

Resep Efisiesi Anggaran Vietnam, Rampingkan Kementerian dari 30 Jadi 22

Vietnam Lakukan Reformasi! Kementerian Dipangkas dari 30 Jadi 22

Jajaran gedung bertingkat di Jakarta, Rabu 22 Februari 2023.  Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Defisit APBN 2023 - Panji 1.jpg

Ekonom Ingatkan Dampak Buruk Pemangkasan APBN, Waspada!

"Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."

Harus Cermat, Ekonom Ingatkan Dampak Buruk Pemangkasan APBN 

Dampak Pemangkasan APBN Bisa Fatal? Simak Peringatan dari Ekonom!

Mahkamah Konstitusi (Amnesty International).

shutterstock_2136960019-scaled.jpg

Tak Hanya KY, Kini MK Hanya Bisa Bayar Gaji Pegawai Sampai Mei 2025

Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi kendala anggaran yang berpotensi menghambat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai setelah Mei 2025. Situasi ini menyusul Komisi Yudisial (KY) yang sebelumnya mengalami keterbatasan anggaran serupa dan hanya bisa membayar gaji karyawan hingga bulan Oktober 2025.

Susul KY, MK Hanya Bisa Bayar Gaji Pegawai Hingga Mei 2025

Krisis Anggaran Melanda! MK Ikuti Jejak KY, Gaji Pegawai Hanya Terjamin hingga Mei 2025

Wamenkeu Suahasil Nazara, Menteri keuangan Sri Mulyani dan wamenkeu Thomas dalam APBN KiTa Edisi Desember pada Rabu, 11 Desember 2024.

1000387663.jpg

Inilah 17 K/L yang Lolos Pemangkasan Anggaran 2025, Ada Polri hingga DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengeluarkan surat nomor S-37/MK.02/2025 mengenai Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 yang mengatur Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Daftar 17 K/L yang Lolos Pemangkasan Anggaran 2025, Ada Polri hingga DPR

Polri hingga DPR, Inilah 17 K/L yang Tidak Terkena Efisiensi Anggaran 2025

afif-ramdhasuma-aMl7QzpzYdA-unsplash.jpg

APBN Makin Ketat, ASN Disebut Bakal WFH Demi Hemat

BKN juga menerapkan peniadaan jam kerja fleksibel dan penerapan skema kerja efisien dengan Work From Anywhere (WFA) selama dua hari dan Work From Office (WFO) selama tiga hari. 

APBN Ketat, ASN Bakal WFH Demi Hemat

Penghematan Anggaran, ASN Terancam Kerja dari Rumah Lagi?

Kemenkeu 1.png

Anggaran Kemenkeu Dipangkas, Pengadaan ATK Turun Drastis Hingga 90%

Menteri Keuangan telah menetapkan 16 pos belanja yang terkena pemangkasan dengan persentase antara 10% hingga 90%, sebagai upaya untuk menyeimbangkan anggaran negara dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.  