JAKARTA (Soloaja.co) — Pemerintah bergerak cepat memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga keberlangsungan dunia usaha dan melindungi lapangan kerja dari tekanan dinamika ekonomi global.

Langkah konkret ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan Danantara Indonesia untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta, terutama bagi perusahaan yang secara fundamental permodalan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa pemerintah mendorong Danantara Indonesia untuk mengambil peran aktif menyuntikkan modal kerja ke perusahaan swasta yang potensial namun sedang mengalami kendala finansial.

• Pupuk Indonesia Bukukan Laba Rp8,51 Triliun, Hasil Transformasi di Bawah Danantara
• Kapolresta Surakarta - Dandim 0735/Surakarta Perkuat Sinergitas Jaga Stabilitas

"Dari pertemuan ini, kami meminta Danantara mengambil peran juga, sesuai tupoksinya, yaitu bisa menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta yang bermasalah," ujar Said Iqbal usai menggelar pertemuan dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, di Jakarta.

Said Iqbal menegaskan, langkah preventif ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan jajaran pemerintahan untuk mengedepankan penyelamatan lapangan kerja.

Namun, jika PHK tetap tidak terhindarkan, pemerintah memastikan hak-hak buruh wajib dipenuhi secara penuh. "Kalau terjadi PHK, hak-hak buruh wajib dibayar minimal sesuai undang-undang dan maksimal di atas undang-undang," tambahnya.

Sebagai salah satu wujud nyata dari komitmen ini, Danantara siap mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyalurkan dukungan modal kerja kepada PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin). Langkah ini diproyeksikan mampu menyelamatkan sekaligus merekrut kembali sekitar 2.700 tenaga kerja agar aktivitas produksi perusahaan dapat pulih total.

• Lima Hotel Jaringan Archipelago di Solo Luncurkan Menu 60 Seconds to Tokyo
• Update Kurs: 1 Dolar AS Berapa Rupiah di 14 Juli 2026?

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penguatan ekosistem ketenagakerjaan harus dilakukan secara proaktif melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri telah menyiapkan sejumlah instrumen mitigasi untuk menjaga stabilitas pasar kerja nasional.

"Indonesia tak bisa hanya menunggu masalah terjadi. Kita harus bergerak cepat agar pasar kerja tetap stabil. Kemnaker menyiapkan sistem peringatan dini (*early warning system*) PHK, dialog bersama perusahaan dan pekerja, serta akselerasi program pelatihan dan peningkatan keterampilan," jelas Yassierli.

Menurut Yassierli, sinergi kokoh antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan pekerja menjadi fondasi krusial untuk mendongkrak daya saing industri nasional. Melalui pendekatan preventif dan dukungan pembiayaan yang tepat sasaran, pemerintah optimistis dapat memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi keberlangsungan dunia usaha serta kesejahteraan para pekerja di tanah air.