JAKARTA (Soloaja.co) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi membanggakan. Bertepatan dengan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025, Pemprov Jateng dinobatkan sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Wisma Mandiri II, Jakarta, Senin (25/08/2025).

• Pramuka Jawa Tengah Gelar Raimuna XIII, Ribuan Peserta Siap Tingkatkan Kolaborasi Bangsa
• Kado Kemerdekaan! UNS Kukuhkan 19 Guru Besar Baru, Ini Nama Yang Dikukuhkan

Menteri Maruarar Sirait menjelaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari alokasi anggaran yang signifikan dari Pemprov Jateng untuk sektor perumahan. Tercatat, sebanyak 17.510 unit rumah dialokasikan pada tahun 2025, jauh melampaui Provinsi Aceh (3.114 unit) dan Jawa Timur (2.110 unit) yang berada di peringkat berikutnya.

"Kenapa Jawa Tengah? Karena pertumbuhan rumah subsidinya juga besar. Di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Ahmad Luthfi, semoga perumahan di Jawa Tengah menyala. Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak Gubernur," puji Menteri Maruarar.

Komitmen Atasi 'Backlog' dan Angkat Derajat Warga Miskin

Gubernur Ahmad Luthfi menyambut penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan. Ia menuturkan, program rumah layak huni ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem.

"Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem dengan cara kita perbantukan untuk rumah-rumah tidak layak huni," katanya.

• Pesta Rakyat Bersama Gigi dan Setia Band, Tutup Rangkaian Hari Jadi ke-80 Jateng
• Inovasi Wewangian Baru! Fres & Natural Luncurkan Koleksi 'BT21' di LaLaLa Festival 2025

Saat ini, Jawa Tengah masih memiliki sisa backlog perumahan sebesar 1.332.968 unit. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemprov Jateng mengalokasikan 17.000 unit renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menegaskan bahwa penghargaan ini memperkuat komitmen Pemprov Jateng untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah.

"Untuk memenuhi kebutuhan rumah, kami tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan pihak swasta melalui program CSR," tambah Boedyo.

Secara keseluruhan, kerja kolaborasi ini berhasil mengidentifikasi dan mengalokasikan sekitar 26.000 unit rumah, yang mencakup alokasi dari Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, dan dana CSR.