SEMARANG (Soloaja.co) - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menerima audiensi dari perwakilan petani dari berbagai kabupaten/kota di kompleks Kantor Gubernur Jateng pada momen Hari Tani Nasional 2025, Rabu (24/9/2025).

Audiensi ini menjadi wadah bagi para petani untuk menyampaikan berbagai aspirasi krusial, mulai dari konflik lahan hingga kesulitan mengakses pupuk subsidi.

• Hari Tani Nasional: BRI Pacu Pertanian Lewat Pemberdayaan dan Akses Modal
• Sinergi Budaya ! Rektor ISI Solo Jalin Kerjasama Kuat dengan BPK Aceh

Desakan RUU Reforma Agraria dan Badan Khusus
Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jateng-DIY, Purwanto, berharap Pemprov Jateng yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin Maimoen melibatkan petani secara aktif dalam pelaksanaan reforma agraria.

Purwanto menyoroti masih banyaknya persoalan konflik lahan yang melibatkan petani. Ia berharap Gubernur Luthfi dapat menjadi penyambung suara petani ke pusat, mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Reforma Agraria dan membentuk Badan Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Selain isu lahan, petani juga menyampaikan masalah praktis di lapangan, yaitu kemudahan akses pupuk subsidi dan penanganan konflik petani dengan satwa liar, seperti monyet ekor panjang dari Gunung Merbabu dan Merapi yang merusak tanaman warga.

• DPR Tegaskan MBG Harus Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat
• Pekerja Program Makan Bergizi Gratis Kini Wajib Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Pemprov Janji Teruskan Aspirasi ke Pusat dan BPN
Merespons aspirasi yang diterima, Sekda Sumarno menyampaikan apresiasi atas peran para petani dan pegiat lingkungan yang telah menjaga kelestarian Gunung Merbabu dan Merapi sebagai wilayah serapan air penting untuk pertanian.

Sumarno berjanji akan segera meneruskan seluruh masukan dan permasalahan yang disampaikan petani kepada pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perum Perhutani. Ia juga secara khusus menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng untuk mengakomodir langsung permasalahan petani.

"Nanti masukan-masukannya, tentu saja akan kita laporkan Pak Gubernur Ahmad Luthfi. Insya Allah akan kita tindak lanjuti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan kami," ucap Sumarno, sembari mengakui bahwa banyak hal memang berada di luar kewenangan Pemprov Jateng.