SOLO (Soloaja.co) - Penolakan atas rencana pemerintah RI memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), makin meluas.

Sejumlah pedagang dan tokoh masyarakat menyerukan keprihatinan mereka bilamana PPKM diperpanjang tanpa ada kebijakan baru yang mengikutinya. Pasalnya diketahui PPKM tahap pertama 11-25 Januari 2021, dinilai tidak efektif.

Kali ini giliran tokoh pemuda kota Solo BRM Kusumo Putro, yang mengatakan pemerintah terlalu grusa grusu dalam memutuskan memperpanjang PPKM.

"Tren resiko covid19 masih tinggi, artinya PPKM di Jawa Bali ini tidak efektif. Malah imbasnya ke pengusaha wisata, kuliner maupun hiburan, mereka semakin terpuruk," ungkap Kusumo yang juga seorang pengacara, saat berbincang di sebuah kedai Wedangan Djembuk, di Solo, pada Minggu 24 Januari 2021.

Ditambahkan Kusumo, pekerjaan yang akan terpuruk, imbas atas kebijakan perpanjangan PPKM antara lain sektor Pariwisata, Perhotelan, Homestay, Rumah makan dan Warung, PKL, Hiburan baik Modern dan Tradisional, Pelaku Seni dan Kebudayaan, Kuliner malam, Persewaan Perlengkapan dan Peralatan Hajatan, Biro Wisata, Juru Parkir, Taxi, Transportasi Online, Bisnis Persewaan Transportasi, jasa pernikahan, katering, Kegiatan Kebudayaan dan Berkesenian.

"Termasuk pekerja jasa di sektor pariwisata akan sangat terimbas, karena tidak ada lagi atau pembatasan wisatawan yang berkunjung. Ini memprihatinkan. Bali, Jogja dan Solo utamanya banyak warganya yang mengandalkan hidup dari sektor wisata, mau makan apa mereka kalau sulit bekerja," imbuh Kusumo yang mendengar banyak keluhan pedagang kecil yang kena dampak atas PPKM.

Yang membuat geram banyak pihak atas perpanjangan PPKM tersebut adalah tidak adanya solusi yang diberikan, atau setidaknya menjadi pilihan masyarakat.

"Harus ada solusi, ada kebijakan yang ditempuh pemerintah, agar masyarakat tidak dianggap sebagai korban. Pemerintah harus bijak," tegasnya.

Daripada memperpanjang PPKM tahap kedua, Kusumo mengusulkan agar Pemerintah fokus dan berkonsentrasi membuat kebijakan untuk mempercepat vaksinasi Covid19 yang sudah mulai dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan prioritas Jawa - Bali.

"Menurut saya itu akan lebih bijaksana dan dapat diterima oleh semua pihak dibandingkan membatasi operational sejumlah usaha yang merupakan sumber pendapatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat disaat pandemi Covid19 seperti saat ini. Tentu saja tetap mengedepankan protokol kesehatan," tandasnya.