OJK dan LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Perkuat Program Penjaminan Polis
JAKARTA (Soloaja.co) — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP).
Penandatanganan ini menjadi landasan operasional penting dalam koordinasi kedua lembaga untuk mempersiapkan pelaksanaan PPP yang diamanatkan undang-undang.
Juklak tersebut ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, di Bali, Selasa (17/11/2026).
- Milad Muhammadiyah dan Hizbul Wathan, SD Muhammadiyah 1 Solo Gelar Apel Khidmat
- Perkuat Kemitraan Bisnis, CIMB Niaga Gelar Client Workshop 2026
“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” ujar Ogi.
Program Penjaminan Polis (PPP) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang diselenggarakan oleh LPS selambat-lambatnya pada Januari 2028.
Program ini bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.
Menurut Ogi, keberhasilan PPP sangat ditentukan sejak tahap persiapan yang mencakup ketepatan kepesertaan, keakuratan data, serta koordinasi yang solid. Juklak ini hadir untuk memberikan pedoman yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS.
- Respati Apresiasi Tes Minat Karier RIASEC di SoloKerja
- Dies Natalis ke-12, FSRD UNS Bahas Peran AI di Dunia Seni
Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa pertukaran data dua arah ini mencakup seluruh siklus pengawasan — mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
LPS memerlukan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.
Melalui penandatanganan Juklak ini, OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, termasuk menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada industri serta masyarakat, agar implementasi PPP dapat berjalan efektif, kredibel, dan memberikan manfaat nyata bagi perlindungan pemegang polis di Indonesia.
