SOLO (Soloaja.co) - Musyawarah Nasional (Munas) ke XXI Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) digelar dengan spesial Sasana Handrawina Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kamis, 23 Juni 2022.

Pembukaan Munas Asbanda XXI dihadiri Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewana XIII, Ketua Umum Asbanda Supriyatno, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, dan direktur utama BPD seluruh Indonesia.

“BPD saat ini menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah se Indonesia, di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Antara lain untuk pembayaran secara non tunai oleh pemda dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.” kata Ketua Umum Asbanda Supriyatno.

• ILO Dorong Dunia Usaha Terlibat Dalam Proses Pelatihan Vokasi
• Bupati Dukung Penuh Kerja KPU dan Tekankan Pentingnya DPT Akurat

Saat ini sudah berjalan dengan baik dengan dukungan masing-masing BPD, baik melalui CMS (cash management system) maupun layanan kartu debit, mobile banking, dan fasilitas lainnya," ucap Direktur Utama Bank Jateng tersebut.

BPD harus mulai memikirkan untuk menjadi bank penerbit kartu kredit. Bila sudah ada satu BPD yang bisa menjadi bank penerbit kartu kredit, maka dapat menjadi co-branding sesama BPD, yang tentunya tujuannya adalah harus saling menguntungkan antar BPD.

"Dan tujuan kita ini harus mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk regulator. Baik Bank Indonesia yang mengatur terkait sistem pembayaran maupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pembina dan pengawas bank," ucapnya

Supriyanto menuturkan, BPD mempunyai peran yang sangat strategis, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Bank Pembangunan Daerah, maupun dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999.

• IKA UNS Hibahkan Gamelan Raras Arrum Kepada PUI Javanologi UNS
• HUT Bhayangkara ke -76, Polda Jateng Jawara Blog dan Vlog Setapak Perubahan Polri

“Kepada teman-teman direksi BPD se-Indonesia saya sangat mengharapkan, pada saatnya nanti dapat menyampaikan baik hambatan maupun fasilitas-fasilitas transaksi nontunai bank kita, yang sudah dipakai oleh masing-masing pemda.” imbuhnya.

BPD juga memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu juga sebagai pemegang kas daerah dan atau sebagai pengelola keuangan daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Supriyanto menyampaikan, dalam situasi dan kondisi sulit seperti saat ini, BPD tetap membukukan laporan keuangan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan di beberapa pos keuangan. Untuk total aset, posisi Desember 2021, aset BPD seluruh Indonesia mencapai Rp 870,53 triliun atau naik sebesar 13,66 persen dari Rp 765,89 triliun.

Untuk dana pihak ketiga, posisi Desember 2021, mencapai Rp 676,93 triliun atau naik sebesar 15,00 persen dari Rp 588,62 triliun. Begitu juga Kredit yang disalurkan, pada posisi Desember 2021, mencapai Rp 515,54 triliun atau naik sebesar 4,78 persen dari Rp 492,04 triliun.

• HI Unisri Gelar Guest Lecture Tentang Papua Bicara ‘Masyarakat Adat di Mata Hukum Internasional’
• Viral Unggahan Foto Tentang Warga Sukoharjo Ditilang Pakai ETLE, Ini Tanggapan Kabidhumas Polda Jateng

Sedangkan laba meningkat sebesar 13,50 persen menjadi Rp 13,70 triliun dari Rp 12,07 triliun. Adapun, modal inti BPD seluruh Indonesia, posisi Desember 2021 mencapai Rp 93,54 triliun, naik sebesar 10,20 persen dari Rp 84,88 triliun.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan pihaknya akan ikut menentukan arah bank daerah. "Juga merumuskan kebijakan-kebijakan yang tentu akan menjadi program kerja bagi Asbanda," tuturnya.

Ia juga menyampaikan sejumlah isu strategis yang diharapkan dapat menjadi pembahasan dalam Munas tersebut. Pertama, kewajiban penyertaan modal Rp 3 triliun sampai 2024. "Ini menjadi PR kita bersama dan Kemendagri beberapa waktu lalu melakukan pendampingan kepada bank daerah untuk memperkuat penyertaan modal ini," kata Agus.

Kedua, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. "Ini yang juga perlu kita dorong. Dan, ini juga menjadi suatu keharusan, di mana era 4.0 ini, era serba transparan, serba cepat, serba mudah, ini menjadi PR kita untuk bisa terus kita kembangkan," tegasnya.

Kemudian, kebijakan untuk terus menggunakan produk dalam negeri. Dengan adanya kewajiban, belanja 40 persen produk dalam negeri akan mendorong UMKM dan produk-produk lokal.

"Ini menjadi tantangan bagi BPD yang memang keberadaanya di daerah yang sangat dekat dengan masyarakat dan bisa membantu dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi di negeri ini," ucap Agus.