SUKOHARJO (Soloaja.co) - Gerakan Beli Beras Sukoharjo urung dilaksanakan, ditandai dengan pencabutan program tersebut dengan alasan akan melakukan evaluasi terlebih dulu.

Pencabutan program tersebut ditandai dengan turunnya surat keputusan Sekda nomor 526/3522/2022 tertanggal 30 Agustus 2022, yang berisi mencabut surat sekda nomor 526/1338/2022.

Surat pembatalan tersebut diketahui mulai beredar ke dinas dinas sekira pukul 15.30 sore menjelang waktu ASN pulang kerja, pada Selasa 30 Agustus 2022.

• Ketua PBVSI Solo Apresiasi Pendirian Unisri Voli Akademi, Sebut Sekolah Voli Yang Sebenarnya
• LPPIK UMS Kenalkan LPPIKRIA pada Maba

Sebelumnya sekira pukul 12.00 wib, Ketua LAPAAN RI Dr BRM Kusuma Putra mendatangi Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk mengkonsultasikan mengenai program Gerakan Beli Beras Sukoharjo yang dinilai cacat hukum dan prosedur tersebut.

"Kami ingin Kajari juga mengawal program ini, karena kami yakin benar cacat hukum dan menyalahi prosedur." Ungkap Kusuma, Selasa.

Kusuma juga menyampaikan kegaduhan yang lebih besar akan muncul bilamana program tersebut nekat dijalankan, yakni saat proses pembagian beras yang rencana akan di pool di masing-masing aula dinas setiap bulan di tanggal 1.

• LPEI Gandeng FELA Perkuat Ekosistem Ekspor Lampung
• DB Susanto SH Jabat Kajari Surakarta Gantikan Prihatin SH

"Kami sampaikan semua pada Kajari bila program ini diteruskan maka akan ada kegaduhan yang lebih besar lagi, dan pak Kajari sepertinya juga sejalan dengan kami dan sudah memantau program ini," ungkap Kusuma.

Dalam pertemuan tersebut Kajari Sukoharjo Hadi Sulanto SH menyatakan pihaknya mengikuti perkembangan Gerakan Beli Beras Sukoharjo. Bahkan ia membenarkan ada potensi pelanggaran yang dimungkinkan akan muncul bila program itu dijalankan.

"Tadi saya ketemu pak Sekda juga sempat membahas masalah ini, dan oleh Sekda akan dievaluasi dan dibatalkan dulu," ungkap Kajari, di ruangannya Selasa 30 Agustus 2022.

• Solo Tuan Rumah Rakor Wilayah FKA-ESQ Indonesia Barat
• Teken Kontrak Rp 5,3 Triliun, Pembangunan Ibu Kota Nusantara Dimulai!

Bupati Sukoharjo Etik Suryani angkat bicara mengenai polemik tersebut ia memerintahkan Sekda untuk membuat surat pembatalan program tersebut.

“Kami memahami kegaduhan yang terjadi. Sebenarnya semangatnya bagus untuk menyerap hasil panen petani, hanya saja mekanismenya yang perlu dikaji, kami sudah perintahkan Sekda untuk membatalkan,” kata Bupati etik.