KLATEN (Soloaja.co) — Dewan Pendidikan se-Solo Raya menggelar Rapat Kerja (Raker) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Klaten pada Rabu, 16 September 2026. Pertemuan strategis ini memfokuskan pembahasan pada perjuangan kesejahteraan gaji guru PAUD negeri maupun swasta, serta penyelarasan regulasi pendidikan di daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten, pengurus dan Kepala Dinas Pendidikan se-Solo Raya atau perwakilannya, Kepala Kemenag Klaten, serta Ketua PGRI Klaten. Hadir sebagai narasumber utama, Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia (FDPI), Drs. H.M. Joko Riyanto, S.H., M.H., M.M.

• ASN Sukoharjo Ikut Pilkades 2026, Plt Bupati Ingatkan Teladan Berdemokrasi
• HUT Polantas ke-71, Polresta Surakarta Salurkan 16 Ribu Liter Air Bersih

Acara dibuka resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Agus Setyawan Prasetyoko, S.STP, M.Hum., yang hadir mewakili Bupati Klaten. Dalam sambutannya, Agus mengapresiasi forum ini dan menekankan posisi strategis Dewan Pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat, transparan, serta berpihak kepada peserta didik.

“Melalui rapat kerja ini kami harap lahir program kerja yang konkret, inovatif dan menjawab tantangan pendidikan masa depan,” Ungkap Agus.

• JSN Mengajar: PT JSN Bagikan Pengalaman Industri Jalan Tol di UMPKU
• LKBN ANTARA Perkuat Kompetensi Jurnalistik Pers Mahasiswa UNS

Narasumber utama, H.M. Joko Riyanto, memaparkan persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-5 yang digelar di Garut pada 13–15 Oktober 2026. Joko menyoroti pentingnya kepedulian terhadap tenaga pendidik, khususnya guru TK, PAUD, dan honorer yang pendapatannya masih berada di kisaran Rp300.000 per bulan.

Menanggapi isu ini, Dewan Pendidikan Kota Surakarta bersama Komisi IV DPRD Kota Surakarta menginisiasi dorongan Perda PAUD agar guru PAUD berpendidikan S1 dapat memperoleh tunjangan fungsional.