Kementerian PUPR Gelontorkan Rp 58,2 Miliar Untuk Tata Kawasan Wisata Borobudur

Kusumawati - Minggu, 03 Januari 2021 00:46 WIB
Candi Borobudur undefined

JAKARTA (Soloaja.co) - Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 58,2 M Milyar untuk pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Dijelaskan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, Program ini sebagai upaya meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata sekaligus dapat menjadi homestay bagi wisatawan yang berkunjung dan ingin menikmati keindahan Candi Borobudur.

Adanya penataan koridor dan program homestay diharapkan mampu menciptakan penataan ruang dan kebutuhan publik yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah sehingga dapat mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

"Jumlah Sarhunta yang kami bangun di KSPN Borobudur sebanyak 733 unit yang terbagi sebanyak 355 unit pembangunan koridor sedangkan Homestay sebanyak 378 unit yang terbagi menjadi 3 tahap pembangunan yaitu tahap pertama sebanyak 80 unit, tahap II sebanyak 115 unit , tahap III sebanyak 183 unit dan tersebar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid”, ungkap Khalawi, beberapa waktu lalu, Dikutip dari Antara.

Kementerian PUPR tahun 2021 akan membangun 4 gerbang sebagai penanda masuk melalui 4 koridor utama ke arah Candi Borobudur, yakni Gerbang Klangon dari arah Kulon Progo, Gerbang Blondo sebagai pintu masuk dari arah Semarang, Gerbang Palbapang dari arah Yogyakarta, dan Gerbang Kembanglimus dari arah Purworejo.

Untuk Gerbang Klangon yang terletak di Jalan Nanggulan Mendut, Karang Reso, Kecamatan Kali Bawang, Kabupaten Kulon Progo saat ini progresnya sudah 100%. Penataan yang dilakukan meliputi pembangunan pusat informasi wisata dan sculpture Klangon, pusat kuliner, kios oleh-oleh, mushola, deck view point, area parkir, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPST), dan toilet.

Khalawi menambahkan, mengubah wajah rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni serta menambah fungsi hunian dapat menjadi tempat usaha seperti rumah sewa atau homestay untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Melalui program ini, Pemerintah terus mendorong upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam masa pandemi Covid-19, salah satunya melalui sektor pariwisata. Selain mempersiapkan infrastruktur, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas rumah masyarakat di kawasan pariwisata yang ada sehingga lebih tertata dan menambah daya tarik wisatawan yang berkunjung.

Bagikan

RELATED NEWS