JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia. Hal itu disampaikan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-110/D.05/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Berdasarkan keputusan itu perusahaan pembiayaan yang beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 17 Unit D, Jalan HR. Rasuna Said Jakarta itu tidak lagi memegang izin OJK.

Pada keputusan itu juga tertera pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada ditetapkan.

• Pengabdian Nanik Hastuti, Berbuah Sepeda Baru
• Pengamat Ekonomi Sumsel Apresiasi Gojek Jalankan Tanggung Jawab Sosial Selama Pandemi

"Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan," tulis keterangan resmi OJK yang ditandatangani Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A selaku Plh. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I itu.

Alasan dari pencabutan izin tersebut berdasarkan karena pembubaran perusahaan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Perusahaan (RUPS).

Bila perusahaan dinyatakan bubar maka tidak bisa lagi memiliki kekuatan hukum untuk beroperasi.

Menurut OJK, OVO juga masih diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

• Cek !, Pertamina Siapkan Tiket Gratis Nonton Balap MotoGP di Sirkuit Mandalika
• Pusat Registrasi Resi Gudang Berikan Kuliah Umum UNS; Wawasan Tentang Sistem Resi Gudang
• Lokalprek Doyan Madhang, Sensasi Aneka Menu Geprek Kekinian, Pilih Toping dan Level Pedasmu

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama perusahaan.

Adapun hak dan kewajiban OVO berdasarkan OJK antara lain:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia. Hal itu disampaikan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-110/D.05/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

1. Penyelesaian hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan

2. Memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban

3. Menyediakan pusat informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan. (*)

Tulisan ini telah tayang di kabarsiger.com oleh Yunike Purnama pada 09 Nov 2021