SEMARANG (Soloaja.co) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggelar Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana 2026 di Gedung Merah Putih, kompleks Kantor Gubernur, Rabu (17/12/2025). Forum ini menjadi ajang penguatan sinergi lintas sektor dalam upaya masif penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting di wilayah perdesaan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menyampaikan apresiasi dan menegaskan komitmen Pemprov melalui slogan “Ngopeni Nglakoni”.

"Ngopeni Nglakoni ini bukan sekadar slogan. Kita harus benar-benar mengopeni masyarakatnya, dan apa yang menjadi aduan harus kita lakoni," tegas Gus Yasin.

• 9 Kuliner Khas Natal dari Berbagai Belahan Dunia yang Wajib Diketahui
• Telkom dan CCSI Jajaki Proyek Kabel Laut SKKL SUB-2: Perkuat Konektivitas Jawa-Sulawesi-Kalimantan

Ekonomi Desa sebagai Fondasi

Wagub Taj Yasin menekankan bahwa program "Satu OPD Satu Desa Dampingan" yang telah berjalan lima tahun merupakan upaya strategis menuju Visi Indonesia Emas 2045. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berfokus di perkotaan, melainkan harus dimulai dari desa.

“Kalau ekonomi desa semakin baik, maka dampaknya juga akan baik bagi perkotaan. Desa adalah penopang utama ketahanan pangan dan fondasi ekonomi daerah,” ujarnya.

Saat ini, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tercatat di angka 9,48 persen. Pemprov menargetkan angka tersebut dapat terus ditekan hingga menyentuh 9 persen. Untuk tahun 2026, program desa dampingan masih akan difokuskan di 16 kabupaten prioritas, dengan harapan angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan pada tahun 2027.

Total Anggaran Rp129 Miliar untuk Intervensi

Sejak tahun 2019 hingga 2025, Pemprov Jateng telah menetapkan 452 desa dampingan di 18 kabupaten prioritas. Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Gunawan Sudarsono, menyebutkan kegiatan ini juga mempublikasikan panduan pelaksanaan program agar lebih berdaya.

• Investasi Ramah Lingkungan Bukan Mitos, Ini 6 Strateginya di Pasar Modal
• Mengapa Sarapan Manis Terasa Menggoda? Ini 4 Penjelasannya

Berbagai intervensi telah dilakukan, didukung total anggaran sebesar Rp129 Miliar yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, Dana Desa, BAZNAS, hingga CSR perusahaan.

Contoh Intervensi Program Desa Dampingan:
* Pembangunan 4.636 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
* Pembangunan 7.523 unit jamban.
* Penyediaan listrik murah bagi 1.292 kepala keluarga.

Gus Yasin juga berpesan kepada para kepala desa untuk mengawal pemanfaatan APBDes agar benar-benar berdampak bagi masyarakat, dan memanfaatkan dukungan dari Kepala OPD provinsi.

Komitmen ke depan, Pemprov akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar 61 desa dampingan Jateng masuk dalam prioritas intervensi pusat. Keterlibatan perguruan tinggi juga didorong untuk membantu intervensi persoalan kemiskinan, lingkungan, dan pemberdayaan.