SOLO (Soloaja.co) - Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta kembali memuncak. Suasana di dalam istana berubah mencekam setelah dua kubu yang berselisih terlibat adu mulut di hadapan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, Minggu (18/1). Kericuhan dipicu oleh penolakan atas penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan terkait pengelolaan cagar budaya keraton.

Insiden tersebut bermula saat acara penyerahan SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemanfaatan Cagar Budaya Keraton Surakarta. Berdasarkan surat tersebut, wewenang pemanfaatan diserahkan kepada Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan.

• Sembuh dari 'Bullying', Apriliana Siap Debut di APG 2025
• Rilis All New Vario 125, Astra Jateng Bidik Pasar "Step Up"

Acara yang dipusatkan di Pendapa Sasana Parasdyo itu awalnya berlangsung kondusif. Namun, tak lama setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya selesai dikumandangkan, rombongan GKR Pakubuwana (ibunda Pakubuwana XIV Purbaya) bersama GKR Timoer Rumbai tiba-tiba memasuki Sasana Sewaka dan mengambil posisi di barisan depan tamu undangan.

Interupsi Podium

Ketegangan mulai meningkat saat Fadli Zon memberikan sambutan. Di tengah pidato, pendukung kubu PB XIV Purbaya secara terang-terangan membagikan lembaran fotokopi surat keberatan kepada para tamu. Situasi semakin tidak terkendali saat Fadli Zon turun dari podium.

GKR Panembahan Timoer mendadak mengambil alih podium dan meminta waktu untuk berbicara di depan Menteri. "Saya minta waktu untuk bicara sebentar," tegasnya.

Tindakan tersebut langsung memicu reaksi keras dari ratusan abdi dalem yang hadir. Teriakan "turun" menggema di ruangan, disusul pergerakan massa yang mencoba merangsek maju untuk memaksa Timoer meninggalkan lokasi. Beruntung, kerabat keraton segera melerai sehingga benturan fisik dapat dihindari.

• ISI Surakarta Mendunia: 3 Mahasiswa Berprestasi di Malaysia
• Syukuran SPPG Bulakrejo 3, Wabup Minta Konsisten Patuhi SOP

Hanya Seremonial

Meski sempat terhenti akibat keributan, rangkaian acara tetap berlanjut dengan agenda peninjauan bangunan cagar budaya dan jamuan makan siang. Penyerahan SK secara simbolis akhirnya dilaksanakan di Sasana Hondrowino.

Ditemui usai acara, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa secara hukum, SK tersebut sebenarnya sudah sah sejak diserahkan di Jakarta beberapa waktu lalu. Agenda di Solo disebutnya hanya bersifat seremonial.

"SK ini sebenarnya sudah diserahkan di Jakarta. Saat ini hanya sebagai seremonial saja," kata Fadli singkat.

Konflik ini mempertegas masih adanya celah komunikasi yang dalam antara dua pihak yang mengklaim takhta dan hak kelola keraton, meski pemerintah pusat telah mulai melakukan langkah-langkah administratif melalui kementerian terkait.