SUKOHARJO (SOLOAJA.CO) – Pemkab Sukoharjo melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menepis isu liar terkait pengabaian hak-hak santriwati pasca-penggeledahan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur'an (HQ) di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban.

Kepala DPPKBP3A Sukoharjo, Sumini, menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat memberikan pendampingan psikologis mendalam kepada 11 santriwati dan 4 ustazah sejak diterimanya laporan dari Unit PPA Polres Sukoharjo pada Selasa (27/10/2026).

Pendampingan intensif yang melibatkan Polwan ini dilanjutkan hingga seluruhnya dipulangkan ke tempat penampungan sementara di kawasan Semanggi.

• Era Prabowo Jadi Ujian Baru bagi Perjalanan Bisnis Grup Djarum
• Pendaftaran MagangHub Batch 2 Dibuka, Cek Jadwal dan Uang Sakunya!

"Sejak ada laporan kasus tersebut, kami menggandeng psikolog dan mitra terkait untuk mendampingi jalannya pemeriksaan sampai para santri dipulangkan," ujar Sumini, Senin (2/11/2026). Pihaknya juga menyatakan kesiapan memfasilitasi pemulangan santriwati asal luar daerah, termasuk yang berasal dari Lampung.

Terkait sorotan pemenuhan konsumsi saat pemeriksaan, Sumini menyatakan kepolisian telah menyediakan kudapan pagi dan pasokan makanan siang. Meski demikian, Sekretaris Ponpes HQ, Diyana Indah Sari, sempat menyampaikan perbedaan keterangan bahwa santriwati sempat kelaparan karena makanan baru diberikan sekitar pukul 17.00 WIB.

Guna memastikan pemulihan trauma, UPTD PPA Kabupaten Sukoharjo bersama PPA Polda Jateng, UPTD PPA Provinsi Jateng, Kemenag Sukoharjo, hingga jajaran Muspika Mojolaban menyambangi Ponpes HQ pada Senin (2/11/2026) pukul 10.00 WIB.

• Jangan Terus Membandingkan Diri, Ini Cara Mengatasi Perasaan Tertinggal
• Setelah 18 Tahun, Mangkunegaran Gelar Dhaup Ageng Gusti Sura dan Adimas Rosdian

Dari hasil kunjungan tersebut, pihak ponpes menyepakati pendampingan psikologis lanjutan dari UPTD PPA Jateng dan Sukoharjo secara luring maupun daring. Kemenag Sukoharjo turut mendorong agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) hafalan Al-Qur'an dapat segera berjalan kembali secara daring, serta menyarankan dibukanya pendidikan formal bagi para santriwati.

Menanggapi dinamika isu yang berkembang, Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.

"Kami mohon semua pihak bersikap dingin dan saling menghormati. Kami ingin suasana kondusif dan menyerahkan penanganan pada pihak berwajib. Pemerintah terus mengawal agar selesai dengan baik," tegas Eko Sapto.