SOLO . Sejumlah pihak mempertanyakan keseriusan dan ketelitian DPR-RI dalam pengesahan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Salah satunya oleh Komisi III DPD RI.

Pasalnya dalam UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 tersebut, ternyata masih mencantumkan klaster pendidikan. Padahal putusan Baleg pada tanggal 24 September 2020 bahwa klaster pendidikan dicabut dari pembahasan Panja Baleg.

"Dulu Panja Baleg memutuskan kluster pendidikan dicabut, tapi ternyata saat disahkan muncul lagi bagaimana bisa. Kami meminta agar klaster Pendidikan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja yang telah diputuskan tanggal 5 Oktober 2020," kata Bambang Sutrisno, Anggota Komite III DPD RI, Kamis 8 Oktober 2020.

Diketahui, dalam putusan Sidang Paripurna DPR RI pada pasal 26 UU Cipta Kerja, memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha.

Kemudian, Pasal 65 menjelaskan, Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

Ketentuan lebih lanjut, pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 1 (4) dalam UU ini, yang dimaksud perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

"Pasal ini menempatkan pendidikan sama dengan aktivitas industri dan ekonomi alias komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Hal ini bisa berdampak pendidikan berbiaya mahal sehingga tidak bisa terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Apalagi selama ini pemerintah abai terhadap tarif batas atas biaya pendidikan satuan pendidikan swasta." Imbuh Bambang.

Dikatakan Bambang, hal ini bertentangan dengan UU 1945 yang memberikan ketentuan bahwa, tanggung jawab utama pendidikan ada di negara.
Pemerintah harusnya hadir dalam meningkatkan jumlah sekolah negeri dan/atau memberikan bantuan kepada satuan pendidikan swasta agar biaya pendidikan terjangkau masyarakat, khususnya warga miskin.

Senator asal Jawa Tengah ini kawatir dimasa yang akan datang masyarakat bersaing ketat memasukan anak-anaknya ke sekolah negeri tetapi quotanya terbatas, sementara sebagian sekolah swasta berbayar.

"UU Ciptakerja pasal pendidikan ini bisa membuka peluang pendidikan semakin mahal dan komersil. UU ini menjadikan Pendidikan Nasional sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa perlindungan Pemerintah," tegasnya.