SUKOHARJO (Soloaja.co) – Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sukoharjo secara resmi meluncurkan Klinik Advokasi dan Konsultasi Hukum pada Minggu, 12 April 2026. Peresmian sarana bantuan hukum ini dilakukan di sela acara Halal Bihalal pengurus yang berlangsung di Kantor DPD PKS Sukoharjo.

Kegiatan yang mengusung tema Rapatkan Barisan, Kokohkan Ukhuwah Bersama Membangun Sukoharjo ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Di antaranya adalah perwakilan DPW PKS Jawa Tengah, Ust. Abdul Ghofar Ismail, serta Ketua Fraksi PKS DPR RI yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari.

• Asosiasi Pengembang Soloraya Desak Sinkronisasi Kebijakan LSD
• BRI Genjot Pembiayaan Perumahan, Salurkan KPRS Rp17,13 Triliun

Kabid Polhukam dan Advokasi DPD PKS Sukoharjo, Alvian Choirul Mahfiz, menyampaikan bahwa kehadiran klinik ini merupakan komitmen partai untuk menyediakan jasa pelayanan hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Menurutnya, fokus utama dari klinik ini adalah memberikan pendampingan hukum yang profesional dan berintegritas, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat kecil yang seringkali kesulitan mendapatkan akses keadilan.

Dalam sambutannya, Abdul Kharis Almasyhari memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif tersebut. Ia menilai keberadaan wadah konsultasi hukum di tingkat daerah sangat krusial untuk membantu persoalan warga. Ia juga sempat melontarkan pujian kepada sosok Alvian sebagai pimpinan bidang hukum yang memiliki karakter tegas dan berani.

• Jakarta Pertamina Enduro Selangkah Lagi Lolos Grand Final Proliga 2026
• Mangkunegaran Run 2006: Lari, Budaya, dan Dampak Ekonomi

Selain agenda peluncuran klinik dan ceramah keagamaan, acara Halal Bihalal tersebut juga diramaikan dengan kehadiran Bazar UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal di wilayah Sukoharjo.

Melalui Klinik Advokasi dan Konsultasi Hukum ini, PKS Sukoharjo berharap dapat membangun sinergi dengan para advokat dan tokoh masyarakat untuk terus membela hak-hak rakyat secara berkelanjutan.