SOLO (Soloaja.co) — Wali Kota Solo, Respati Ardi, mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bengawan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan E-Katalog. Langkah strategis ini diambil agar produk-produk UMKM lokal dapat diserap secara optimal dan menjadi mitra utama dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Harapan tersebut disampaikan Respati seusai menghadiri Pembukaan Forum Nasional Penguatan Profesi Pengadaan II dan Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) periode 2026-2031 di Terminal Tirtonadi Convention Hall, Minggu (5/7/2026).

Selain prosesi pelantikan, agenda nasional ini juga membahas Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri pada gelaran Interfex 2026.

• Ketua FBM Sebut Solo Krisis Identitas ; Slogan Mendunia, Tak Punya Gedung Seni

Respati menjelaskan bahwa keberadaan E-Katalog harus ditangkap sebagai peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk naik kelas. Oleh karena itu, ia mengajak para pelaku UMKM, khususnya yang tergabung dalam program UMKM Center Pemkot Solo, untuk segera mendaftarkan produk mereka guna memperluas jangkauan pasar birokrasi.

"Saya harapkan UMKM yang ikut program UMKM Center Kota Solo harus boarding di E-Katalog, dan nanti produknya bisa dibeli oleh pemerintah," ujar Respati.

Lebih lanjut, Wali Kota Solo menerangkan bahwa sistem pengadaan pemerintah saat ini sudah berjalan dengan sangat terbuka dan transparan. Transformasi digital ini membuka kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha agar produk lokal semakin diminati dan terserap oleh kebutuhan instansi pemerintahan.

"Zaman sudah sangat terbuka, pengadaan barang dan jasa tidak bisa ditutupi. Silakan kita gunakan marketplace milik pemerintah ini dan bersama-sama kita dukung produk UMKM lokal," imbuhnya.

• Live Shopping: Hiburan Malam atau Jebakan Impulsif Gen Z?
• ‘Nguri Bhumi' Selo Art Fest 2026 Dongkrak Wisata dan Seni Budaya

Di sisi lain, Respati juga mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini bukan lagi dipandang sebagai proses administratif semata. Pengadaan telah bergeser menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

Melalui proses pengadaan yang tepat dan akuntabel, pemerintah meyakini akan lahir pelayanan publik yang lebih cepat, pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, serta pemberdayaan UMKM yang jauh lebih luas.

Selain itu, langkah ini dinilai efektif untuk menumbuhkan industri dalam negeri sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

"Oleh karena itu, profesi pengadaan dituntut untuk terus bertransformasi demi mendukung percepatan pembangunan tersebut," pungkas Respati.