SEMARANG (Soloaja.co) - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, tengah mengevaluasi total program bantuan sosial (bansos) yang selama ini diberikan kepada masyarakat miskin. Langkah ini diambil setelah ia menerima laporan mengejutkan, di mana ada warga yang sudah menerima bansos selama belasan tahun.

Menurut Luthfi, pola pemberian bantuan yang tidak berkelanjutan seperti ini tidak efektif untuk mengentaskan kemiskinan. "Belasan tahun terima bansos, ini tidak tepat. Harus ada kontrol dan evaluasi," tegasnya pada Jumat (22/8/2025).

• Kenali Hidangan Bibimbap, Cara Nikmat Menjaga Kesehatan Metabolisme
• Pemprov Jateng Pastikan Penanganan Cepat Kebakaran Sumur Minyak Blora, Wagub Taj Yasin Tinjau Langsung

Ia menekankan bahwa jika tidak ada perubahan, bansos tidak akan pernah bisa memutus mata rantai kemiskinan. Padahal, tujuan utama pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kolaborasi "Keroyokan" untuk Pengentasan Kemiskinan

Untuk mengatasi masalah ini, Luthfi meluncurkan terobosan baru dengan menggandeng TNI dan Polri. Babinsa dan Babinkamtibmas diminta terjun langsung ke lapangan untuk mendata ulang dan memperbarui data masyarakat miskin.

Setelah data tervalidasi, bantuan akan diberikan secara kolaboratif atau "keroyokan". Artinya, tidak hanya bantuan pangan, tetapi juga menyentuh aspek lain yang mendukung kemandirian.

Misalnya, jika sebuah keluarga miskin tinggal di rumah yang tidak layak, dinas terkait akan turun tangan. Jika anak-anaknya tidak bersekolah, Dinas Pendidikan akan langsung mengambil tindakan. Begitu pula dengan Dinas Kesehatan yang akan mengecek kondisi keluarga, termasuk risiko stunting.

• Satelit Electronic Expo 2025 di Paragon Mall Banyak Promo dan Diakon, Saatnya Belanja
• Telkomsel Gelar Solution Day 2025, Kuatkan Kolaborasi Digital dengan OpenAI dan Mitran Strategis

"Satu rumah bisa dikeroyok beberapa OPD sekaligus," jelas Luthfi. Selain bantuan dasar, pemerintah juga akan memberikan pelatihan peningkatan skill agar warga bisa segera mandiri secara ekonomi.

Angka Kemiskinan di Jateng Terus Menurun
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jateng pada Maret 2025 tercatat 9,48%, turun 0,10% dari September 2024. Jumlah penduduk miskin juga menurun sebanyak 29.650 orang, menjadi 3,37 juta orang.

Program percepatan pengentasan kemiskinan ini juga akan diselaraskan dengan program di tingkat kabupaten/kota, memastikan setiap langkah yang diambil memiliki dampak nyata.