SOLO (Soloaja.co) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengklaim ranking indeks demokrasi Indonesia meningkat selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saat ini di posisi peringkat 111 dunia. Sebelumnya, indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat 119 dunia.

"Contohnya sekarang, banyak ujaran-ujaran negatif yang vulgar terjadi di beberapa aksi. Belum lagi di media sosial juga orang bebas menulis. Misalnya, Jokowi King of Lips Service. Bahkan ada yang lebih vulgar lagi. Tapi karena kebebasan demokrasi ini ujaran itu tidak apa-apa," ungkap politisi senior PDIP itu dalam media gathering di Solo, Senin 25 April 2022.

• Kecintaan Pada Dunia Anak, Mengantarkan Feri Faila Meraih Gelar Doktor
• Sisir Tukang Becak dan Juru Parkir Kobaret PSHT Soloraya Bagikan 200 Paket Sembako

Aria Bima memaklumi ada ketakutan masyarakat atas penerapan sanksi pidana dalam kebebasan berpendapa. Dirinya menyebut saat ini sudah mulai ada pembenahan dengan adanya restorative justice. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran yang dirasakan masyarakat.

"Sanksi pidana dan pasal yang abu-abu masih dibahas di DPR, ada restorasi justice," sambungnya.

Selain itu, soal survei yang menunjukkan adanya peningkatan ketakutan di masyarakat. Aria Bima menegaskan hasil itu tidak bisa semata-mata diarahkan ke pemerintah yang mengekang kebebasan. Sebab wajib dicermati tentang ukuran ketakutan untuk kebebasan berekspresi dan menyatakan berpendapat.

• Pengajian Nuzulul Quran Masjid Kottabarat, 'Mencerahkan Semesta Bersama Al Qur'an'
• Motor Anda Hilang? Cek Datanya Berikut, Bisa Jadi Sudah Berhasil Ditemukan Polres Sukoharjo

"Ini tidak bisa diukur secara vertikal, tetapi sebab-sebabnya harus ditelisik dicermati betul," imbuhnya.

Aria Bima menilai bahwa kebebasan demokrasi di zaman Presiden Jokowi lebih bagus dibandingkan di era sebelumnya. Terlebih jika dibandingkan saat orde baru. Dirinya optimistis apa yang ada di dunia perpolitikan saat ini jauh lebih baik ketimbang era sebelumnya. Terutama di era sebelum reformasi.

"Jika kondisi seperti sekarang ini terjadi saat era orde baru pastinya pengkritik pemerintah bisa jadi langsung dihilangkan. Bayangkan saja saat orde baru dunia medsos seperti ini, akan lenyap di muka bumi Indonesia, itu pasti," tandasnya di sela-sela kegiatan sekaligus Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan itu.