JAKARTA (Soloaja.co) - Gelombang aksi demonstrasi yang diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah memicu perhatian serius dari berbagai pihak. Para tokoh agama dan pengamat politik mengingatkan bahwa meskipun penyampaian aspirasi adalah hak, cara penyampaiannya harus tetap damai dan tidak merugikan masyarakat luas.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud, menilai pemerintah sudah menunjukkan sikap bijak dengan membuka ruang dialog bagi masukan dari berbagai kalangan.

• Layanan Publik Tetap Berjalan Normal, Pemprov Jateng Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas Keamanan
• 8 Langkah Pintar Mengatur Gaji Pertama agar Lebih Bermanfaat

Ia menegaskan, aspirasi yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa akan ditindaklanjuti oleh DPR. Namun, hal itu harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi keselamatan dan kehormatan semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun para pemimpin.

"Penyampaian pendapat dengan menjaga ketertiban dan kehormatan, demokrasi dapat berjalan sehat dan stabilitas nasional tetap terjaga," kata Marsudi. Ia mengingatkan bahwa korban jiwa maupun kerusakan akibat kerusuhan justru akan merugikan rakyat itu sendiri.

Senada dengan Marsudi, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menekankan pentingnya aspirasi disampaikan sesuai ketentuan. Ia mendorong pemerintah untuk segera memulihkan ketertiban umum guna mencegah kerugian yang lebih luas.

• Wujud Kepedulian Lingkungan, BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Gelar Aksi Go Green
• BRI Angkat Dhanny Mengisi Jabatan Corporate Secretary

"Aksi yang destruktif justru berpotensi merugikan masyarakat luas, menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa, dan pada akhirnya melemahkan persatuan bangsa," ujar Aditya.

Lebih lanjut, Aditya menegaskan bahwa kritik yang disampaikan harus bersifat membangun. Ia berpesan agar tokoh publik sebagai representasi rakyat dapat menjaga sikap dan empati, sehingga persatuan bangsa tetap terjaga dan rakyat tidak dikorbankan.

Menurutnya, negara justru akan semakin kuat jika ditopang oleh partisipasi publik yang sehat dan pemerintahan yang responsif.