SEMARANG (Soloaja.co) – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen menegaskan bahwa polemik mengenai penerapan enam hari sekolah per minggu di Jawa Tengah masih dalam tahap kajian mendalam. Hasil kajian tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan utama sebelum kebijakan final diambil.

Penegasan itu disampaikan Gus Yasin, sapaan akrabnya, usai memimpin Rapat Evaluasi Jumlah Hari Sekolah per Minggu di Jateng, di ruang kerjanya, Senin (24/11/2025).

“Kami menindaklanjuti apa yang ramai di media sosial, apakah di Jateng berlaku lima hari atau enam hari sekolah,” kata Gus Yasin.

• Sinergi Mudahkan UMKM, Produk Indosat Tersedia di Gerai Indogrosir
• Rayakan Capaian Lestarikan Lingkungan Bersama Ribuan Karyawan, BJA Group Tegaskan Pentingnya Praktik Bebas Deforestasi

Usulan Muncul dari Daerah dan Fenomena Penggunaan Gawai

Gus Yasin menjelaskan bahwa usulan untuk memberlakukan kembali enam hari sekolah sebenarnya sudah muncul sejak lama, khususnya dari masyarakat di tingkat kabupaten. Usulan ini muncul seiring dengan kekhawatiran masyarakat terhadap beralihnya cara hidup yang kini banyak berinteraksi dengan gawai.

"Ketika kembali ke lingkungan sekolah dianjurkan tidak menggunakan gawai. Itu sebabnya tahun ini kenapa kami melakukan evaluasi," lanjutnya.
Dalam evaluasi ini, Pemprov melibatkan berbagai pihak, mulai dari kampus, pakar, guru, hingga dewan pendidikan.

"Tahapan saat ini sosialisasi kepada masyarakat dan murid, kami masih melakukan kajian, nanti berdasarkan evaluasi, hasilnya apakah positif dan negatif, ini yang menjadi bagian dari kajian kami," tegas Gus Yasin.

• Fokus APBD 2026, Jateng Prioritaskan Swasembada Pangan Nasional
• Ngarsopuro Night Market Solo Raih Anugerah Pesona Indonesia 2025

Belum Final, Opsi Pilot Project Dipertimbangkan

Gus Yasin kembali menegaskan bahwa keputusan untuk kembali ke enam hari sekolah belum final. Saat ini, fokus masih pada tahapan sosialisasi dan mengumpulkan masukan untuk bahan kajian.

Terkait penerapan kebijakan, Gus Yasin menyebut ada dua masukan: diberlakukan serentak atau dimulai dengan pilot project (proyek percontohan). Keputusan mengenai cara penerapan akan diputuskan berdasarkan hasil kajian yang komprehensif.

Pertemuan tersebut juga membahas mekanisme pembelajaran, pemenuhan jam belajar, serta penyesuaian aturan kepegawaian.

"Tadi juga kami bahas dengan Inspektorat, BKD dalam hal penyesuaian kepegawaian dan jam kerja guru," kata Gus Yasin.

Pemprov Jateng masih memiliki waktu sekitar satu bulan lebih untuk meminta masukan dari berbagai pihak sebelum mengambil kebijakan final yang rencananya akan diberlakukan pada Januari 2026. Pertemuan evaluasi dihadiri oleh pakar dari perguruan tinggi negeri dan swasta, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, BKD, dan Diskominfo.