JAKARTA – Pemerintah daerah menyatakan kesiapannya dalam mendukung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan dimulai pada November 2025 untuk jenjang SMA/SMK sederajat. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan nasional secara adil dan terukur.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyampaikan pihaknya telah memetakan kesiapan infrastruktur digital di wilayah Jawa Timur. Guru dan tenaga pendidik pun dibekali pelatihan serta pendampingan teknis guna menunjang pelaksanaan TKA di sekolah-sekolah.

“Kami telah melakukan pemetaan kesiapan infrastruktur digital, pelatihan bagi guru, serta simulasi teknis pelaksanaan TKA di sekolah-sekolah. Koordinasi dengan Cabang Dinas dan satuan pendidikan pun terus kami perkuat agar prosesnya berjalan sesuai target,” ujar Aries kepada media belum lama ini.

• Fenomena Rojali dan Rohana: Wajah Baru Pengunjung Mal yang Hanya Cuci Mata
• Deretan Film Terbaru Juli 2025 yang Siap Menghibur Anda di Bioskop
• Perang Berkecamuk, Begini Perbandingan Ekonomi Thailand dan Kamboja

Untuk mengatasi tantangan infrastruktur di beberapa sekolah, Dinas Pendidikan Jatim turut menyediakan skema pelaksanaan ujian secara bertahap. Misalnya penggunaan laboratorium bersama, dan pendampingan teknis di daerah.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian dan lembaga terkait seperti Kemendikbudristek, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pusdatin, dan penyedia layanan teknologi Pendidikan.

“Kami optimistis, TKA ini akan menjadi salah satu langkah penting dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045. Di Jawa Timur, kami akan terus kawal pelaksanaannya dengan semangat gotong royong dan inovasi,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, turut menyampaikan dukungan Pemda terhadap TKA sebagai instrumen evaluasi pendidikan nasional. Kalimantan menjadi salah satu wilayah pertama yang mensosialisasikan TKA untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mengurangi beban psikologis murid.

“Kami berharap murid tidak hanya mendapat kesempatan belajar, tapi juga memanfaatkan fasilitas pendidikan yang berkualitas,” tuturnya.

Pemda Kalimantan Timur pun menyiapkan fasilitas Computer Assisted Test (CAT) baik di sekolah maupun gedung milik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dapat menampung hingga 100 peserta.

Sementara itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, menegaskan bahwa TKA merupakan bagian dari proses pembelajaran sekaligus mencerminkan capaian belajar murid. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam memastikan pelaksanaan TKA berjalan optimal juga kredibel.

“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung persiapan pelaksanaan TKA. Dengan semangat kolaborasi, mari kita wujudkan pelaksanaan TKA yang adil, bermakna, dan membuka peluang masa depan pendidikan Indonesia,” ujarnya.

Toni menambahkan, hasil TKA dapat digunakan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan lebih tinggi, pengajuan beasiswa, hingga penerimaan kerja. Ia menekankan pentingnya dukungan Pemda dalam menghadirkan asesmen yang standar dan adil di seluruh wilayah.

“Dengan dukungan dari Pemda setempat, penerapan TKA menjadi upaya kita bersama dalam membangun kepercayaan murid terhadap hasil belajar yang selama ini belum terstandar dan adil,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Asrijanty, menambahkan TKA merupakan bentuk layanan pendidikan bermutu dari pemerintah. Ia menjelaskan, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan TKA di setiap jenjang. Untuk SD dan SMP, soal TKA disusun oleh Pemda, sementara tingkat SMA/SMK sederajat, soal tes akan disiapkan oleh Kemendikdasmen dengan dukungan dari Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Adapun pelaksanannya akan dimulai pada November 2025.

“Meski tidak bersifat wajib, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada seluruh murid untuk mengikuti TKA, sesuai dengan pilihan studi dan karier mereka masing-masing,” jelasnya.

Asrijanty berharap sekolah dan lembaga pendidikan dapat memfasilitasi pelaksanaan TKA agar murid dapat memenuhi haknya secara merata dan adil. Ia juga menyebut TKA sebagai langkah awal membangun sistem evaluasi yang relevan dan terbuka di dunia pendidikan.

Sebagai informasi, TKA bersifat opsional dan mulai diselenggarakan pada November 2025 di tingkat SMA /SMK sederajat. Pelaksanaannya pun dilakukan secara bertahap, sehingga murid dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksinya. Kebijakan ini diambil lantaran berfungsi untuk mengukur capaian akademik murid secara adil dan terukur.

Tulisan ini telah tayang di jabarjuara.co oleh Redaksi pada 26 Jul 2025