SUKOHARJO (Soloaja.co) — Menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 126 desa pada 10 Desember 2026 mendatang, gelombang komitmen untuk mewujudkan pesta demokrasi yang bersih dan damai terus menguat di Kabupaten Sukoharjo.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengimbau seluruh elemen masyarakat dan bakal calon kepala desa untuk aktif menjaga kondusivitas wilayah. Ia menyoroti pentingnya menjaga proses demokrasi tingkat desa dari berbagai bentuk kecurangan.

“Intinya mboten pareng (tidak boleh) terkait dengan money politic, intimidasi, atau hal-hal lain yang berpotensi mencederai demokrasi Pilkades,” tegas Sapto.

• Samsung Luncurkan Galaxy A08 dengan Baterai 6.000mAh di Indonesia
• Rupiah Kembali Menguat, Ini Nilai 1 Dolar AS ke Rupiah Hari Ini 7 Oktober 2026

Inisiatif Warga Desa Gentan

Seruan Pemkab Sukoharjo tersebut disambut konkret oleh masyarakat Desa Gentan, Kecamatan Baki. Warga secara swadaya membentuk Laskar Anti-Money Politic dan Intimidasi untuk mengawal jalannya seluruh rangkaian tahapan Pilkades di desa mereka.

Juru Bicara Laskar Anti-Money Politic, Firman, menjelaskan bahwa gerakan ini lahir murni dari kesadaran kolektif warga yang mendambakan pemimpin berkualitas tanpa intimidasi fisik, psikologis, maupun siraman uang politik.

“Kami akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparat terkait jika menemukan adanya dugaan money politic maupun intimidasi selama Pilkades,” ujar Firman, Kamis (8/10/2026).

• AKBP Andika Dharma Sena Resmi Pimpin Polres Sukoharjo
• Update Emas Antam Hari Ini 7 Oktober 2026, Simak Harga dan Insightnya

Apresiasi dari Bakal Calon

Dukungan terhadap keberadaan laskar independen ini juga datang dari kontestan Pilkades. Salah satu bakal calon Kepala Desa Gentan, Samrodin, mengapresiasi tinggi langkah sigap warga yang turut mengawal pesta demokrasi desa tersebut.

"Kehadiran teman-teman laskar ini sangat membantu menciptakan suasana Pilkades yang damai, bersih dari politik uang, serta bebas dari intimidasi," tutur Samrodin.

Sebagai informasi, Pemkab Sukoharjo telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp3,78 miliar untuk menyokong seluruh tahapan Pilkades serentak 2026 di 126 desa. Sinergi antara deklarasi damai pemerintah dan pengawasan swadaya masyarakat diharapkan mampu melahirkan proses pemilihan yang transparan, jujur, dan adil.