JAKARTA - Israel kini dikabarkan telah secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat pada 26 Desember 2025. Hal itu membuat Israel menjadi negara anggota PBB pertama yang memberikan pengakuan formal kepada wilayah yang memisahkan diri dari Somalia sejak 1991.

Somaliland sebenarnya sudah lebih dari tiga dekade menjalankan pemerintahan sendiri dengan konstitusi, mata uang, dan institusi keamanan sendiri, tetapi belum pernah mendapat pengakuan internasional sebelumnya.

Pengakuan ini disampaikan oleh PM Israel Benjamin Netanyahu dan disambut oleh Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi (Irro), yang menyebutnya sebagai “langkah bersejarah” menuju legitimasi internasional.

BACA JUGA:

• 5 Negara Ini Terancam jadi Target Trump Usai Venezuela
• 7 Manfaat Kesehatan dari Aktivitas Membaca Setiap Hari
• Cara Investasi Saham Luar Negeri Untuk Pemula

Dikutip Reuters, Rabu, 7 Juli 2025, Israel juga berencana membuka kedutaan dan menunjuk duta besar di Hargeisa, menandai awal hubungan diplomatik penuh.

Langkah Israel ini memicu kecaman luas dari Somalia, yang tetap menganggap Somaliland sebagai bagian integral dari negaranya,

Pemerintah Somalia menyebut pengakuan tersebut sebagai “pelanggaran kedaulatan” dan interferensi yang tidak dapat diterima dalam urusan dalam negeri. Afrika Selatan & Uni Afrika menyerukan pencabutan pengakuan dan menolak keputusan tersebut sebagai ilegal.

Parlemen Somalia bahkan mengeluarkan keputusan resmi bahwa pengakuan Israel “null and void” dan melanggar hukum internasional serta mengancam stabilitas regional di Tanduk Afrika.

Baca juga : 6 Produk Baru Apple yang Siap Diluncurkan 2026

Apa Itu Somaliland?

Somaliland adalah sebuah wilayah di Tanduk Afrika yang menyatakan diri sebagai negara berdaulat sejak tahun 1991, namun hingga kini belum diakui oleh mayoritas negara di dunia.

Wilayah ini terletak di barat laut Somalia dan berbatasan langsung dengan Ethiopia, Djibouti, serta Laut Merah.

Meski tidak diakui secara internasional, Somaliland telah menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan secara penuh, termasuk memiliki pemerintahan, parlemen, konstitusi, mata uang sendiri, serta aparat keamanan yang beroperasi mandiri selama lebih dari tiga dekade.

Secara de facto, Somaliland beroperasi sebagai negara independen dengan sistem politik dan administrasi yang berjalan stabil.

Namun secara de jure atau menurut hukum internasional, wilayah ini masih dianggap sebagai bagian dari Republik Federal Somalia.

Pemerintah Somalia di Mogadishu menolak klaim kemerdekaan Somaliland dan menegaskan wilayah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan nasional.

Posisi Somalia ini didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Afrika, dan sebagian besar negara di dunia, sehingga Somaliland kerap disebut sebagai negara yang tidak diakui atau entitas de facto.

Mengapa Somaliland Bisa Berdiri?

Berdirinya Somaliland berakar pada sejarah kolonial dan konflik internal Somalia. Wilayah ini sebelumnya merupakan protektorat Inggris, sementara wilayah Somalia lainnya merupakan bekas koloni Italia.

Keduanya bergabung pada 1960 untuk membentuk negara Somalia. Namun, ketidakpuasan politik dan ekonomi di wilayah Somaliland terus berkembang, terutama pada masa pemerintahan otoriter Siad Barre.

Ketegangan memuncak pada akhir 1980-an ketika rezim tersebut melakukan operasi militer brutal di wilayah Somaliland, termasuk pemboman kota Hargeisa yang menewaskan puluhan ribu warga sipil.

Setelah rezim Barre runtuh dan Somalia terjerumus ke perang saudara, para pemimpin klan di wilayah tersebut mendeklarasikan kemerdekaan sepihak Somaliland pada 1991.

Baca juga : IHSG Rekor, Saham Fundamental Bersiap Jadi Bintang 2026

Mengapa Somaliland Relatif Stabil?

Dibandingkan Somalia selatan yang lama dilanda konflik, Somaliland relatif stabil karena membangun sistem politik berbasis rekonsiliasi antar klan, melakukan transisi kekuasaan secara damai, serta memiliki aparat keamanan lokal yang solid.

Pemerintahannya berhasil menjaga ketertiban dan mencegah meluasnya aktivitas kelompok ekstremis. Stabilitas inilah yang kerap dijadikan alasan utama oleh otoritas Somaliland untuk menuntut pengakuan internasional sebagai negara berdaulat.

Penolakan dunia internasional terhadap pengakuan Somaliland didasari sejumlah pertimbangan, terutama komitmen menjaga keutuhan wilayah Somalia.

Uni Afrika dan banyak negara khawatir bahwa pengakuan terhadap Somaliland akan menciptakan preseden yang memicu gerakan separatisme di berbagai negara Afrika lain.

Selain itu, prinsip menjaga batas negara pascakolonial menjadi pijakan utama kebijakan Afrika, sehingga banyak negara memilih mendukung proses rekonsiliasi internal Somalia daripada mengakui pemisahan Somaliland.

Somaliland merupakan wilayah yang berfungsi sebagai negara secara de facto, lahir dari trauma perang saudara, kegagalan negara Somalia, dan warisan kolonial.

Meski mampu membangun stabilitas dan institusi pemerintahan sendiri, Somaliland tetap terisolasi secara diplomatik dan berada di wilayah abu-abu hukum internasional.

Masa depan statusnya sangat bergantung pada dinamika politik kawasan Tanduk Afrika serta sikap negara-negara besar terhadap isu kedaulatan dan pengakuan negara.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 07 Jan 2026

Tulisan ini telah tayang di balinesia.id oleh Redaksi pada 08 Jan 2026