Serikat Pekerja Tembakau: Sebelum Naikkan Tarif Cukai, Pemerintah Mesti Lihat Nasib Petani

Hal ini terutama berkaitan dengan pembahasan pasal zat adiktif berupa produk tembakau yang diyakini akan berdampak negatif pada banyak pihak, termasuk para petani tembakau.

Petani Memprotes Rancangan Peraturan Pemerintah UU Kesehatan Zat Adiktif Sebab Dinilai Berat Sebelah

soloaja

Alit: Regulasi Konsumsi Rokok Harus Dipertegas Agar Tidak Menyasar Anak-Anak

Tuntut Pemerintah untuk Lebih Realistis, Banyak Pihak Tolak Revisi PP 109/2012

Jakarta – Penolakan wacana revisi PP 109/2012 tidak hanya dilakukan oleh pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), tapi juga oleh pengusaha iklan dan perkumpulan pedagang kaki lima. Rencana revisi PP 109/2012 ini disinyalir akan mengancam pendapatan pengusaha iklan dan pedagang kaki lima.

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Revisi PP 109/2012 Dinilai Merugikan Ekosistem Industri Hasil Tembakau

Dinilai merugikan ekosistem pertembakauan nasional dari hulu ke hilir, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan tegas menolak revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Ia melihat revisi ini hanya akan merugikan ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT).

Foto Seseorang Sedang Menggunakan Rokok Elektrik

AVI Ingin Berdialog dengan Menkes Tentang Kabar Rokok Elektrik Terancam Dilarang

Jakarta – Kontribusi Industri Hasil Tembakau (IHT) sangat signifikan terhadap perekonomian nasional, khususnya Jawa Timur. Alhasil, &nbsp;sektor ini perlu dilin

IHT berkontribusi signifikan, Pemprov Jatim Serukan Revisi PP 109/2012 Dikaji Ulang

rokok

Rencana Revisi PP 109/2012 Dinilai Makin Tekan Industri Hasil Tembakau

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


Bertentangan dengan Peraturan, KTR Membingungkan Pengusaha

Prediksi Pengusaha: Revisi PP 109/2012 Bakal Sebabkan Banyak Pabrik Rokok Gulung Tikar

JAKARTA – Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) meminta agar pemerintah membatalkan rencana revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Pasalnya, revisi PP 109/2012 dinilai akan mematikan pabrik rokok, terutama yang masih berskala kecil.

Hasil Pencarian: "iht"

Search Result

Trending