Waspada PBI JK Nonaktif! Peserta JKN Diminta Cek Status Mandiri

SOLO (Soloaja.co) - BPJS Kesehatan Cabang Surakarta mengimbau seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JK), untuk selalu mengecek keaktifan kepesertaannya secara rutin menyusul adanya penonaktifan oleh Kementerian Sosial akibat pemutakhiran data.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Niken Sawitri, menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut merupakan dampak dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

• TMMD Sengkuyung Tahap IV Kodim 0726/Sukoharjo Tuntas 100 Persen
• Perbaiki Drainase Penumping, TMMD Kodim 0735/Surakarta Resmi Ditutup

"Imbauan ini menyusul dengan adanya penonaktifan sejumlah peserta PBI JK oleh Kementerian Sosial, akibat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kami harapkan seluruh peserta JKN, dapat melakukan unduh Aplikasi Mobile JKN, agar mengetahui pemberitahuan penonaktifan tersebut, melalui notifikasi dari Aplikasi Mobile JKN," ujar Niken dalam sambutannya pada kegiatan Media Gathering BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Tahun 2026, Kamis (12/11).

Penentuan penerima bantuan ini mengacu pada kategori tingkat kesejahteraan masyarakat desil 1 sampai dengan 5. Bagi peserta yang masuk desil 6 sampai dengan 10 tetapi kondisi sebenarnya masih tergolong miskin atau kurang mampu, diberikan kesempatan untuk memperbarui data sosial ekonominya.

"Peserta diberikan masa tenggang 90 hari untuk melakukan pembaruan data secara mandiri, melalui situs resmi BPS [https://dtsen-form.bps.go.id](https://dtsen-form.bps.go.id) atau melaporkan ke desa atau kelurahan," tambahnya.

Bagi peserta PBI JK yang telanjur dinonaktifkan dan membutuhkan pelayanan kesehatan, tersedia mekanisme pengajuan reaktivasi sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 yang dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penonaktifan.

• BRI Cetak Rekor! Tabungan Tembus Rp637,7 Triliun pada September 2026
• 12 Tim Voli Kampus Ikuti SEMAR LIVOMA UNS 2026 di GOR UNS

"Peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat melapor ke Dinas Sosial setempat, dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya dinas sosial mengusulkan peserta kepada Kementerian Sosial untuk menjalani proses verifikasi. Jika dinyatakan memenuhi persyaratan, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali kepesertaan yang bersangkutan," terang Niken.

Untuk memudahkan masyarakat, BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal khusus untuk mengecek keaktifan kepesertaan PBI JK secara berkala, meliputi layanan PASTI JKN melalui tautan [https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/](https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/), layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, serta Care Center 165.

Berdasarkan data hingga November 2026, capaian kepesertaan di Kantor Cabang Surakarta telah mencapai 98,51 persen dari total penduduk atau sebanyak 4.478.141 jiwa penduduk terdaftar Program JKN, dengan tingkat keaktifan peserta berada di angka 78,91 persen.