Polres Sukoharjo
Polres Sukoharjo Ikut Terlibat Pengawasan Program Minyak Goreng Satu Harga
Senin, 24 Januari 2022 21:55 WIB
Penulis:Kusumawati
Editor:Redaksi
Pemantauan pemasaran minyak goreng satu harga di pasar modern dan tradisional
SUKOHARJO (Soloaja.co) - Pasca ditetapkan minyak goreng satu harga, Polres Sukoharjo ikut terlibat memantau dengan menerjunkan sejumlah personel untuk memantau penjualan minyak goreng seharga Rp14.000 di toko retail Sukoharjo.
Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, pihaknya telah menerjunkan 10 personel Polres Sukoharjo dan dua personel dari masing-masing Polsek untuk melakukan monitoring keadaan pasar pasca ditetapkannya minyak goreng satu harga secara nasional. Berdasarkan monitoring selama beberapa hari terakhir, Kapolres menjelaskan belum ada temuan terkait hal tersebut.
- Start Up Minuman Kekinian 'Haus!' Raih Pendapatan Rp 250 Miliar, Targetkan 1000 Gerai
- Suksesi Mangkunegaran Bergejolak, Persaingan Bhre dan Paundra Meruncing, Roy Calon Alternatif
“Kami melakukan pemantauan di sejumlah toko retail modern hingga ke pasar tradisional. Sampai saat ini semua masih aman dan tidak ada praktik-praktik penimbunan dan panic buying. Stok masih terkategori aman semua,” katanya, Senin 24 Januari 2022.
Kapolres menambahkan, kegiatan pemantauan merupakan perintah langsung dari pusat. Ia juga menegaskan Polres Sukoharjo akan menindak tegas adanya praktik penimbunan minyak goreng. Hal ini lantaran minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
- Pertamina Gandeng Grab Kembangkan Kendaraan Listrik
- 100 Pegawai Kanwil DJP Jateng II Terima Vaksin Booster
“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan adanya praktik penimbunan minyak goreng agar langsung melaporkan ke Polres Sukoharjo. Kami akan langsung menindaklanjuti laporan tersebut, karena minyak goreng adalah kebutuhan semua orang. Jangan sampai disalahgunakan oleh orang-orang tertentu,” jelasnya.
Kapolres menambahkan, perbuatan menimbun barang dapat dikenai Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).