Aplikasi JNN, Responsif dan Inklusif Program Andalan Jateng

Minggu, 28 Desember 2025 12:02 WIB

Penulis:Kusumawati

Editor:Redaksi

Aplikasi JHH
Aplikasi JNN (Soloaja)

SEMARANG (Soloaja.co) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen memperkuat komitmennya terhadap pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. 

Ikhtiar ini diwujudkan melalui dua pendekatan utama: digitalisasi lewat aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) dan pendekatan tatap muka melalui program Kantor Gubernur Rumah Rakyat.

JNN, aplikasi mobile resmi Pemprov Jateng yang tersedia di Android dan iOS, dirancang untuk memangkas jarak antara negara dan warganya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menyatakan JNN adalah upaya agar pemerintah tidak lagi menunggu, melainkan membuka pintu selebar-lebarnya untuk aspirasi dan keluhan. "Pengembangan fitur terus kami lakukan, menyesuaikan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

JNN: Satu Genggaman, Ribuan Aduan

JNN menyajikan beragam fitur layanan 24 jam, termasuk call center 150945 (Isogas), bursa kerja (e-Makaryo), informasi Trans Jateng, cek pajak kendaraan, hingga layanan Dukcapil.
Khusus menjelang akhir tahun, JNN juga menyediakan fitur Mudik Nataru, di mana warga bisa melihat lokasi posko, kondisi lalu lintas, rest area, CCTV keramaian, fasilitas kesehatan, hingga informasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Sejak diluncurkan pada Agustus 2025, JNN menunjukkan peningkatan kepercayaan publik. Hingga Desember 2025, tercatat 7.034 warga telah mengunduh aplikasi ini.

“Total aduan yang masuk mencapai 9.247 aduan, dan 3.020 di antaranya berasal langsung dari aplikasi JNN,” kata Agung. Dari total aduan tersebut, 5.449 aduan (59 persen) telah diselesaikan, sementara sisanya dalam proses tindak lanjut.

Kantor Gubernur Dijadikan Rumah Rakyat

Meskipun teknologi berperan besar, Pemprov Jateng tetap menjaga sentuhan manusiawi melalui pendekatan fisik, yakni program Kantor Gubernur Rumah Rakyat.

Program ini memungkinkan warga datang langsung ke Kantor Gubernur di Semarang untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi tanpa sekat birokrasi.

“Kantor Gubernur juga menjadi tempat pelayanan langsung kepada masyarakat,” terang Agung.
Layanan 'Rumah Rakyat' ini tidak hanya terpusat di Semarang, tetapi juga tersedia di kantor eks Bakorwil Pati, Solo, dan Banyumas, sebagai upaya pemerintah untuk mendekat ke warga.

Aduan yang masuk mencakup isu beragam, mulai dari jalan rusak, penerangan umum, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Semua laporan ini dinilai sebagai bentuk partisipasi dan kontrol warga terhadap kinerja pemerintah.

"Masyarakat memberikan kontrol terhadap program pemerintah. Dengan laporan itu, kekurangan bisa segera dibenahi,” ungkap Agung.
Integrasi JNN dan program Rumah Rakyat mencerminkan esensi pelayanan publik yang diinginkan: negara hadir, mendengar, dan bergerak, memastikan pelayanan tidak hanya cepat, tetapi juga terasa dekat di kehidupan masyarakat.