Harga Kedelai Tembus Rp 9000, Pengrajin Tahu Kartasura Mengadu ke Dewan
Kusumawati - Senin, 04 Januari 2021 22:41 WIB
Perajin Tahu Kecamatan Kartasura, Sukoharjo saat mendatangi kantor DPRD Sukoharjo undefined
SUKOHARJO (Soloaja.co) - Perajin tahu Kartasura mengeluhkan tiap hari harga kedelai, sebagai bahan utama tahu, makin meroket. Dari harga normal Rp 6000 - 7000, kini meroket mendekati angka Rp 10 ribu.
Sempat melakukan aksi mogok sehari, Senin 4 Januari 2021, perwakilan perajin tahu Kartasura, mendatangi Kantor DPRD Sukoharjo, mengadukan nasib usaha mereka yang terancam tutup.
Perwakilan perajin ditemui oleh wakil Ketua DPRD Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, dan sejumlah anggota DPRD, juga Kepala Dinas Pertanian Ir Netty Harjianti dan Kepala Disdagkop UKM Sutarmo.
"Tiap hari harga kedelai impor naik terus sekarang sudah Rp 9.350. ongkos produksi juga naik. Sementara kami tidak bisa menggantikan dengan kedelai lokal karena kualitasnya kurang," ungkap Puryono, wakil perajin tahu Purwogondo, Kartasura, Sukoharjo, saat audiensi dengan anggota DPRD Sukoharjo dan pejabat dinas terkait.
Dikatakan Puryono, harga kedelai bahan tahu yang diimpor dari Amerika Serikat tersebut naik turun. Pada bulan Maret sempat naik hingga Rp 7.900, namun berangsur turun sampai November mulai merangkak naik terus sampai akhir tahun 2020 nyaris menyentuh 10 ribu.
Selama bulan Desember kemarin sejumlah perajin sudah ada yang merugi. Puryono sendiri mengaku rugi hingga Rp 25 juta sebulan.
Sutarmo, kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pemkab Sukoharjo mengatakan kenaikan harga kedelai merupakan kasus nasional, karena barang impor, jadi tidak bisa diselesaikan tingkat daerah.
"Kasusnya nasional, informasi yang kami terima harga kedelai melonjak karena kedellai Amerika juga diborong oleh China, jadi ada kenaikan harga," ungkap Sutarmo.
Menanggapi keluhan perajin Tahu Kartasura, Eko Sapto, Wakil Ketua DPRD Sukoharjo menyatakan akan mengkaji dan memberikan rekomendasi pada pihak terkait.
"Kami merekomendasikan beberapa hal pada Dinas terkait, seperti Dinas Pertanian, Disdagkop UKM, Bulog dan instansi terkait. Soal pengendalian harga kedelai, jangan sampai dikendalikan pihak lain," ungkap Eko Sapto.
Rekomendasi lain, pemkab sudah memprogramkan subsidi bunga, agar UMKM koordinasi dinas terkait untuk membantu meringankan perajin, sebagai solusi penambahan modal usaha.
Sedangkan untuk solusi jangka panjang, diharap pemerintah bisa mengurangi ketergantungan kedelai impor dengam meningkatkan produksi dalam negeri. Diakui Kualitasnya memang beda tapi dinas pertanian harus bergerak memperbaiki kualitas dan ketersediaan kedelai yang dibutuhkan.
Bagikan
RELATED NEWS